TERHUBUNG UNTUK BERPARTISIPASI: INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DALAM MENDORONG KETERLIBATAN SOSIAL DI KOTA PINTAR

amalia d
26 Jun
5 menit membaca

Diperbarui: 30 Jun

Landasan Digital Kota Pintar yang Berkelanjutan

Gambar 1. Ilustrasi Kota Pintar

Sumber: Canva

Kota pintar tidak hanya sebagai kota dengan keberadaan infrastruktur digital di dalamnya. Lebih dari itu, kota pintar dirancang untuk mampu membantu berbagai kebutuhan masyarakat serta mengetahui keadaan dan permasalahan kota secara lebih mendalam dengan diikuti tindakan aksi untuk mengatasinya. Dikutip dari Parliamentary Office of Science and Technology (2021), kota pintar mampu mengaitkan berbagai teknologi, khususnya teknologi yang mengumpulkan dan menggunakan data dalam menjawab berbagai tantangan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proyek kota pintar mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi melalui dukungan terhadap partisipasi publik.

Konsep yang diterapkan di kota pintar merujuk pada sistem yang diterapkan oleh pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat dengan pengelolaan terhadap sumber daya yang efektif dan efisien. Konsep tersebut menghubungkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Tidak hanya soal menara telekomunikasi saja, infrastruktur telekomunikasi juga mencakup jaringan fiber optik, koneksi internet, server data, cloud system, Internet of Things devices, serta semua sistem pendukung digital yang mampu memberikan layanan komunikasi dan pertukaran data. Infrastruktur telekomunikasi merupakan fondasi utama dalam keterhubungan sosial digital. Keberadaan konsep kota pintar diharapkan dapat membangun sistem penyedia informasi kepada masyarakat secara tepat dan aktual. Dengan keterhubungan sosial yang diwujudkan melalui infrastruktur digital dalam kota pintar akan menjadi fondasi dalam munculnya partisipasi publik.

Bandung: Teknologi Terhubung, Masyarakat Terlibat

Gambar 2. Bandung Command Center (BCC) Pemerintah Kota Bandung

Sumber: Mamduh (2015)

Kota Bandung, sebuah kota dengan berbagai langkah konkret menuju kota pintar. Dilansir dari Bagaskara (2024), terdapat tiga strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung, mencakup pengembangan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur fisik dan digital, serta regulasi. Dikutip dari Bagaskara (2024), pembangunan infrastruktur digital di Bandung di antaranya mempersiapkan jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh kecamatan sehingga bebas dari blank spot. Bandung telah menjadi percontohan nasional dalam peralihan menuju jaringan 5G. Dengan meningkatnya konektivitas digital di Bandung, keterlibatan sosial dan layanan publik menjadi lebih luas pemanfaatannya bagi masyarakat. Selain itu, Bandung memiliki Command Center sebagai pusat kendali digital yang menyediakan layanan darurat 24 jam yang terintegrasi dengan berbagai lembaga, mencakup kepolisian, rumah sakit, dan pemadam kebakaran. Keberadaan Command Center tersebut dapat menjadi jembatan interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Melalui sistem pelaporan yang terintegrasi, keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk nyata dari partisipasi publik yang dimediasi oleh teknologi dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Konsep kota pintar menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelola berbagai sumber daya kota, sehingga mampu menguatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan informasi dari Smart City Bandung (n.d.), Pemerintah Kota Bandung mengembangkan infrastruktur digital terintegrasi melalui platform layanan publik daring yang tersedia di situs resminya. Website resmi tersebut menyajikan berbagai sumber informasi publik transparan dan layanan publik, mencakup aspek layanan, pengaduan, pariwisata, transportasi, hingga kesehatan. Melalui penyediaan pusat data dan akses layanan yang terintegrasi, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, namun juga dapat menyampaikan aspirasi dan turut memantau program dan kinerja pemerintah. Hal tersebut dapat memperkuat keterhubungan digital masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik.

Semarang: Inovasi Digital, Masyarakat Aktif Berpartisipasi

Gambar 3. Tokoh pendukung aplikasi Libas, Kombes Irwan Anwar

Sumber: Adhitya Purbaya (2023))

Tak hanya Bandung, Semarang juga menunjukkan komitmen kuat terhadap kota pintar melalui berbagai inovasi digital dan pemanfaatan teknologi terkini. Berbagai upaya konkret mulai diwujudkan untuk meningkatkan layanan publik serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan mulai dari digitalisasi pelayanan publik hingga pengembangan infrastruktur digital. Dilansir dari Adminsmgkita (2024), Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Aplikasi “Libas” misalnya, aplikasi akses layanan darurat pada instansi kepolisian. Penggunaan teknologi digital tersebut tidak hanya sebagai bentuk langkah perlindungan terhadap kejahatan, melainkan juga sebagai bentuk partisipasi publik masyarakat terhadap pengamanan kota. Masyarakat aktif melapor, memantau, dan terlibat langsung dalam keamanan kota sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dan memperkuat solidaritas lokal. Selanjutnya terdapat aplikasi “Lapor Hendi” yang memberikan wadah pelaporan untuk masyarakat terhadap berbagai masalah perkotaan yang dihadapi, seperti keluhan terhadap infrastruktur publik. Melalui kanal aduan dan aspirasi digital yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi tersebut, lingkungan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam pengelolaan kota dapat diwujudkan.

Selanjutnya, dikutip dari Adminsmgkita (2024), terdapat jaringan internet berkecepatan tinggi dan hotspot WiFi gratis di berbagai area publik di Semarang. Keberadaan infrastruktur tersebut mendorong perkembangan ekosistem digital di Semarang. Dengan meningkatnya ekosistem digital, masyarakat dapat memiliki aksesibilitas yang lebih luas untuk memperkuat keterhubungan sosial. Selain itu, Semarang juga mendorong kerja sama dengan berbagai perusahaan tekonologi terkait penggunaan Internet of Things dan Big Data. Melalui penggunaan teknologi, pemerintah dapat mengakses data secara langsung dari berbagai sumber, seperti sensor kota dan pelaporan masyarakat. Hal tersebut memperkuat proses partisipasi publik sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan aktual.

Peluang dan Tantangan dalam Kolaborasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Sosial

Keberadaan infrastruktur telekomunikasi dapat dikaitkan dengan partisipasi sosial di suatu kota. Menurut Parliamentary Office of Science and Technology (2021), kota pintar yang memanfaatkan teknologi dapat mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai cakupan, seperti membuat layanan publik lebih mudah diakses dan dijangkau lebih banyak kalangan. Selain itu, penggunaan teknologi dapat meningkatkan keamanan publik karena memungkinkan pemantauan dan deteksi dini, respons cepat, pengumpulan dan analisis data, serta koordinasi antar lembaga dalam menangani berbagai ancaman, mulai dari tindak kriminal hingga bencana. Selanjutnya, penggunaan teknologi dapat mendukung partisipasi publik dengan akses yang lebih luas serta cepat bagi masyarakat. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan keberadaan platform digital, seperti aplikasi pelaporan masyarakat di Bandung dan Semarang. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital di Bandung dan Semarang juga memperkuat konektivitas digital yang mampu menumbuhkan keterhubungan sosial.

Kendati demikian, pemanfaatan teknologi komunikasi pada manfaat sosial di kota pintar juga mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut di antaranya seperti adanya kebutuhan akan infrastruktur yang lebih kuat untuk mendukung kelancaran lalu lintas data sebagaimana pada implementasi pelayanan digital di Bandung dan Semarang. Terdapat beberapa kendala dalam infrastruktur yang harus terus diperbarui seperti keterbatasan bandwitch, server down, serta biaya pemeliharaan. Keterbatasan anggaran dari pemerintah juga menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan infrastruktur. Melalui berbagai hambatan teknis tersebut, keterhubungan sosial dapat terkendala karena adanya risiko kesenjangan akses digital sebagai akibat dari terhambatnya pengembangan infrastruktur. Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengakses dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga menghambat inovasi dan pelayanan teknologi digital. Selanjutnya, adanya hambatan dalam birokrasi karena kurangnya koordinasi antara petugas internal maupun pusat sehingga pengembangan pemanfaatan teknologi digital dalam partisipasi publik dapat terkendala. Melalui berbagai hambatan nonteknis tersebut, potensi keterhubungan sosial menjadi tidak optimal dan menguatkan potensi minimnya keterlibatan masyarakat.

Sinergi Teknologi dan Komunitas untuk Kota Pintar

Keberadaan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya sebatas tampilan fisik saja, namun keberadaannya dapat membuka jalur konektivitas, bukan hanya antarperangkat, namun juga antarmasyarakat serta antara masyarakat dengan pemerintah. Keterhubungan digital memungkinkan masyarakat tetap saling terhubung dan terlibat aktif dalam kehidupan kota. Tanpa keterhubungan, konsep kota pintar hanyalah sebatas keberadaan teknologi tanpa masyarakat yang benar-benar ikut terlibat. Komunitas tidak hanya menjadi pengguna pasif, namun menjadi penggerak dalam memperkuat kehidupan kota yang lebih cerdas, inklusif, dan responsif. Integrasi antara aspek teknologi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat dalam konsep kota pintar dibutuhkan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Partisipasi aktif semua pihak dibutuhkan baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam bersinergi untuk mengembangkan inisiatif kota pintar.

Korespondensi Penulis:

Ingga Amalia Dewi/inggaamaliadewi@gmail.com