Pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya dilakukan secara masif, namun juga direncanakan dengan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini efek jangka panjang
Upaya pembangunan di daerah sejak 2016 banyak didorong melalui berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat terus didorong melalui PSN. Dalam memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur secara signifikan, PSN diarahkan dan disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019. Pengembangannya dititikberatkan pada beberapa sektor, meliputi peningkatan konektivitas nasional dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, kelistrikan, ketahanan air, pangan, energi, dan transportasi massal perkotaan.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menjelaskan bahwa 30 PSN diperkirakan selesai pada kuartal III 2019. Proyek-proyek ini terdiri dari bendungan, kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan jumlah ini baru estimasi yang dihitung oleh timnya. Data yang dimiliki oleh KPPIP hanya melihat hingga kuartal III saja, mengingat pada masa itulah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2014-2019 akan berakhir. Nilai investasi terbesar dimiliki oleh Kawasan Industri Morowali dengan total Rp 105 triliun, kemudian disusul oleh proyek smelter di Tanjung Buli sebesar Rp 19,7 triliun dan Kawasan Industri Tanggamus sebesar Rp17,5 triliun
Total investasi dari 30 proyek yang akan terealisasi tahun 2019 mencapai Rp 276,44 triliun yang meliputi pembangunan bendungan, jalan tol, hingga bandara. Dengan realisasi tersebut, secara akumulasi sejak 2016, maka terdapat 92 proyek PSN yang akan selesai pada kuartal III mendatang. Selain itu, tren realisasi proyek terus bertambah, dari 20 proyek pada 2016, kemudian menjadi 31 proyek di 2017, dan 30 proyek di tahun 2019. Pada 2016 dan 2017, realisasi PSN terbilang minim lantaran hanya sedikit proyek infrastruktur yang bisa selesai dalam setahun. Konstruksi proyek infrastruktur rata-rata memakan waktu antara dua hingga tiga tahun. Tak heran, banyak PSN yang sudah selesai di 2018 dan 2019.
Sepanjang 2016 hingga 2018, total investasi dari PSN mencapai Rp320 triliun. Jika ditambah proyek-proyek yang akan beroperasi tahun 2019, maka total nilai investasinya bisa mencapai Rp 596 triliun. Jumlah ini belum termasuk beberapa proyek yang hanya beroperasi sebagian dan nilainya belum tercatat. Meski demikian, pemerintah masih perlu bekerja keras lantaran masih banyak PSN yang bahkan masih memasuki fase persiapan. Hingga kuartal III, mencatat ada 15 proyek yang berpotensi masih dalam tahap penyiapan dengan total nilai investasi Rp 264,73 triliun.
Persiapan ini terbilang lama karena 15 PSN banyak menghadapi masalah. Sebagai contoh, Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang terkendala penentuan teknologi yang akan digunakan. Selain itu, masalah juga terjadi pada dua proyek bendungan; Bendungan Rokan Kiri di Riau dan Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan. Dua proyek tersebut belum bisa dibangun karena ditolak masyarakat setempat. Jika persiapan PSN ini rampung, maka proyek-proyek ini bisa memasuki tahap transaksi setelah kuartal III dan menyusul tujuh proyek yang diperkirakan memasuki fase transaksi sepanjang tahun 2019. Adapun, tujuh proyek yang sudah bisa memasuki tahap transaksi kali ini terdiri dari tiga proyek jalan tol, satu proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), satu bendungan, satu proyek satelit, dan pengelolaan sampah Jakarta.
Percepatan realisasi PSN dilakukan melalui pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan dari kepala daerah. Rekomendasi dari kepala daerah diberikan maksimal lima hari dan akan diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Proses perizinan tersebut akan diproses dalam lima hari melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Proyek-proyek yang membutuhkan pembebasan lahan akan dilakukan oleh pemerintah dengan kompensasi yang dianggap adil.
Pengembangan PSN ini dinilai sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Hal tersebut juga diapresiasi sebagai paradigma dan pendekatan pembangunan yang mengusung Indonesia Sentris. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif dan tersebar hingga pelosok negeri, dari Sabang hingga Merauke. Meskipun tantangan yang dihadapi pemerintah pada setiap daerah berbeda-beda, namun nyatanya, pembangunan PSN tetap menjadi prioritas.
Agustinus Prasetyantoko, Rektor Unika Atmajaya, menanggapi masifnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Ia menilai crowding out effect akibat pembangunan infrastruktur secara masif bisa saja terjadi, meskipun belum menimbulkan over-investment. Pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya dilakukan secara masif, namun juga direncanakan dengan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini efek jangka panjang. Salah satu implikasi pembangunan infrastruktur jangka pendek adalah meningkatnya beban perekonomian negara. Namun demikian, bila hal tersebut dapat dikelola dengan baik, efek berganda jangka panjang yang positif justru menjadi hasil yang akan dinikmati Indonesia.
(Disadur dari cnnindonesia.com pada 21 Januari 2019)