Tahukah Anda bahwa Indonesia masuk ke dalam formasi Cincin Api Pasifik atau yang dikenal dengan Ring of Fire? Formasi ini menggambarkan rangkaian gunung api sepanjang 40.000 km dan lempeng aktif yang membentang di Samudera Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana, terutama gempa bumi, erupsi gunung api, hingga tsunami. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2021 menunjukkan status potensi bencana sedang hingga tinggi diseluruh daerah. Sebanyak 293 kota/kabupaten dengan indeks risiko sedang dan 221 kota/kabupaten dengan indeks risiko tinggi. Secara global, The World Risk Index pada tahun yang sama juga menempatkan Indonesia pada peringkat 38 dari 181 negara paling rentan terhadap bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggambarkan siklus penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu: i) pra-bencana atau situasi normal tidak terjadi bencana; ii) saat terjadi bencana dengan fokus tanggap darurat (response) dan bantuan darurat (relief); dan iii) pasca-bencana dengan kegiatan pemulihan (recovery), rehabilitasi (rehabilitation), dan rekonstruksi (reconstruction). Seluruh tahapan tersebut melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan memulihkan masyarakat yang terdampak bencana.
Masyarakat Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi bencana gempa bumi ekstrem yang memicu terjadinya tsunami, likuefaksi, dan tanah longsor pada tahun 2018. Unicef (2018) pada masa tanggap darurat mencatat setidaknya 1,5 juta orang terdampak dari bencana tersebut, dimana sekitar 2.000 orang meninggal dan 212.000 orang dinyatakan hilang. Bencana tersebut juga menimbulkan kerusakan bangunan dan infrastruktur dasar. BNPB memperkirakan kerugian mencapai lebih dari 13,82 triliun akibat kerusakan pada 68 ribu unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, 168 titik jalan dan 7 unit jembatan yang mengalami rusak berat.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di lokasi terdampak di Sulawesi Tengah dengan fokus pemulihan sektor perumahan, permukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur. Pembangunan kembali pascabencana tidak hanya difokuskan untuk mengembalikan kondisi rumah dan infrastruktur, namun juga memperkuat ketahanan bangunannya untuk mengurangi potensi kerusakan berat di masa mendatang. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung sejak tahun 2019 dan telah berhasil membangun 1.679 unit rumah, merehabilitasi dan merekonstruksi 58 sekolah, 1 perguruan tinggi, 4 fasilitas kesehatan, dan 3 bangunan publik lainnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan rehabilitasi berbagai ruas jalan, jembatan, tanggul laut, hingga sarana irigasi. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berlangsung, terutama untuk pembangunan rumah permanen hingga sekitar 6.000 unit. Seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan akan selesai di akhir tahun 2024.
Dalam Webinar Hari Habitat 2022 oleh Pusat Studi Infrastruktur Indonesia, Kementerian PUPR membagikan best practice proses pemulihan pascabecana di Sulawesi Tengah. Kawasan wisata pesisir pantai di Silae, Lere, Besusu Barat, dan Talise (Silebeta) merupakan salah satu lokasi terdampak parah dari kejadian tsunami di Teluk Palu. Penataan pascabencana kawasan tersebut dirancang untuk menurunkan dampak dan risiko bencana tsunami di masa depan dengan adanya tanggul pantai dan rehabilitasi drainase sepanjang 7 km. Selain itu, rehabilitasi RS Anutapura Kota Palu dilakukan dengan fitur Lead Rubber Bearing (LRB) yang terdiri dari beberapa lapis karet sintetik atau alami yang memiliki nisbah redaman kritis antara 2 sampai 5 sebagai dasar isolator yang dapat mereduksi kekuatan gempa pada bangunan.
Proses penanganan pascabencana oleh Kementerian PUPR juga berupaya untuk meningkatkan kapastias kebencanaan masyarakat dan pemerintah setempat, melalui kegiatan: 1) sosialisasi bahaya bencana, cara menghadapi bencana, early warning system dan pengelolaan terpadu untuk mencapai tujuan pelestarian ekologi, mitigasi bencana dan pemanfaatan ruang; 2) manajemen pengetahuan kebencanaan melalui penyediaan bahan komunikasi peningkatan pemahaman dan adaptasi bencana; dan 3) penyusunan advis teknis standar, pedoman dan manual, pelatihan, inspeksi, serta sertifikasi technostructure, prime mover, dan clearing house.
Bencana yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah menjadi refleksi dalam proses perencanaan pembangunan di masa depan. Fokus pemulihan yang tidak hanya sekadar mengembalikan rumah dan infrastruktur ke kondisi semula, namun juga menambah kekuatannya sehingga menurunkan risiko kerentanan bencana di sekitar masyarakat. Proses interaksi dan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta transfer pengetahuan selama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah memperkuat kapasitas kesiapsiagaan berbagai pihak, terutama mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana.