Bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah telah dua tahun berlalu. Namun, peristiwa yang terjadi pada 28 September 2018 silam masih melekat dalam ingatan para penyintas di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala). Masih tergambar dengan jelas bagaimana para penyintas merespon bencana yang datang secara tiba-tiba. Masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi cenderung bertahan ketika gempa skala kecil terjadi, sedangkan masyarakat Kabupaten Donggala yang lekat dengan laut memiliki kemampuan dalam memahami tanda-tanda alam sehingga bergegas melakukan evakuasi sejak gempa berskala kecil.
Sesaat setelah bencana, penyaluran bantuan logistik berupa makanan kering dan mie instan menjadi sangat berarti untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi. Dukungan pemulihan penghidupan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui program Jadup selama dua bulan penuh. Melalui berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, para penyintas dapat bertahan sembari menunggu perekonomian keluarga pulih perlahan.
Rantai pasok dan kegiatan perekonomian tak luput dari guncangan akibat bencana. Terputusnya rantai pasok dan terhentinya seluruh aktivitas perekonomian pascabencana menyebabkan para penyintas kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Oleh karena itu, memulihkan rantai pasok dan menghidupkan kembali roda perekonomian sangat penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kawasan Pantai Talise yang mengalami kerusakan parah akibat tsunami merupakan ladang perekonomian bagi para pedagang dan petani garam. Kegiatan perdagangan terhenti dan lokasi tambak garam tak luput diterjang tsunami. Terlepas dari trauma terhadap kejadian bencana, tuntutan ekonomi mendorong para pedagang Pantai Talise kembali melakukan aktivitas perekonomian. Namun demikian, tingginya tingkat kerawanan di lokasi tersebut, mendorong Pemerintah Kota Palu untuk merelokasi pedagang ke tempat yang lebih aman, yaitu Bundaran STQ dan kawasan hutan kota. Lokasi tambak garam yang hancur perlahan pulih melalui program padat karya sebagai bagian dari proses trauma healing yang didukung NGO.
Dua tahun bencana berlalu, belum tampak perubahan signifikan dalam kehidupan para penyintas yang telah kehilangan rumah mereka. Penderitaan ganda dirasakan mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Banyaknya keluarga yang masih tinggal dalam satu unit huntara dengan 12 bilik bukanlah perkara yang mudah, terutama di tengah pandemi Covid-19. Lemahnya kontrol dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan huntara dapat menjadikan kondisi para penyintas lebih rentan.
Pembangunan huntap menjadi harapan baru bagi para warga terdampak bencana. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan selesai pada Desember 2020 dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat pemilik hunian melalui dana stimulan. Beberapa huntap yang telah selesai dibangun, diserahkan kepada warga terdampak bencana. Namun demikian, bagi para penyintas tanpa dokumen legalitas untuk memenuhi syarat administrasi, mendapatkan bantuan huntap adalah angan-angan.
Proses koordinasi menjadi tantangan sejak awal respon tanggap bencana. Banyaknya bantuan yang masuk dari berbagai sumber, termasuk dari masyarakat dan bantuan internasional, membutuhkan koordinasi dan data yang andal untuk menghindari tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Ketidakpastian tata ruang, lambatnya proses sinkronisasi aturan teknis, serta kendala dalam penyediaan lahan sangat kental dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dan infrastruktur. Secara khusus, perlambatan proses pembangunan akibat kejadian pandemi harus segera ditangani. Rendahnya kinerja pemulihan di Pasigala kian menimbulkan gejolak sosial sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Aksi demonstrasi menjadi tidak terhindarkan.
Berhadapan dengan bencana alam yang mematikan bukanlah pengalaman pertama bagi Indonesia. Gempa diikuti tsunami yang melanda Aceh, gempa yang mengguncang Nias dan Bantul, hingga letusan gunungapi Merapi dan Kelud nampaknya belum cukup membangun ketangguhan kita dalam merespon bencana. Sesar Palu-Koro yang disebut sebagai pemicu bencana di Sulawesi Tengah sejak tahun 1907 bahkan telah terdokumentasikan dengan baik juga tidak sepenuhnya mampu membangun kesiapsiagaan daerah. Banyaknya korban jiwa dan kerusakan bangunan, hingga secuplik kisah para penyintas saat berhadapan dengan bencana menggambarkan betapa kita tak kunjung siap menghadapi bencana.
Proses pemulihan membutuhkan pendekatan dan respon yang berbeda dengan kondisi normal. (IFRC, 2020)
Perjalanan panjang pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah merupakan catatan refleksi bagi seluruh pihak. Terlepas dari kesulitan dalam situasi pascabencana, proses pemulihan memberikan peluang untuk membangun kembali dengan lebih tangguh. Menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama sejak awal pemulihan adalah hal yang paling mendasar untuk menciptakan keberlanjutan dan membangun ketangguhan.
Seluruh stakeholder, termasuk pemerintah dan kita semua perlu menyadari pentingnya membangun ketahanan kota dalam menghadapi kejadian tidak terduga. Upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan akan bencana menjadi penting, terutama di kawasan rawan bencana dengan kerentanan yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan ketangguhan sehingga dapat meminimalisir jumlah korban bencana. Kita mungkin tidak bisa mencegah bencana alam terjadi, namun kita dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana.
Dinamika yang terjadi selama proses pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masing-masing. Pemerintah daerah dalam hal ini didorong untuk membuka diri yang seluas-luasnya terhadap pembelajaran dan praktik terbaik dari pengalaman daerah lain bahkan negara lainnya sehingga mampu menghadirkan proses pemulihan yang lebih cepat, lebih aman, dan inklusif.
Berbagai bantuan yang masuk seyogianya tidak hanya dipahami sebagai bantuan dana kemanusiaan untuk pemulihan sesaat, namun sebagai bentuk transfer pengetahuan hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan modal pengetahuan bagi pemerintah daerah setempat untuk pengembangan ke depan, menghindari respon yang salah dalam situasi kritis, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kejadian tidak terduga di masa mendatang. Bersama kita bisa!
Artikel selengkapnya dapat diakses dalam Newsletter PSII edisi khusus "Dua Tahun Bencana Sulawesi Tengah" | bit.ly/2TahunBencanaSultengPSII