My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

DIRGAHAYU INDONESIA KE-75, JAYALAH INDONESIAKU JAYALAH NEGERIKU

DIRGAHAYU INDONESIA KE-75, JAYALAH INDONESIAKU JAYALAH NEGERIKU

Halo sobat PSII, para pendahulu kita telah berperang sampai dengan titik darah penghabisan untuk memperjuangkan kebebasan bangsa kita dari penjajah. Namun, perjuangan para pahlawan belum berakhir ketika gema proklamasi dikumandangkan. Tugas kita masih panjang sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif yang memperkuat gotong-royong, kerukunan dan persatuan seluruh masyarakat Indonesia dan berbagai upaya untuk mengharumkan nama besar bangsa kita di kancah Internasional perlu kita bangun. Mari bersama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif, kita perkuat gotong-royong, kita jaga pembangunan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, dan kita bersatu menciptakan berbagai inovasi yang menunjukkan kembali taring eksistensi bangsa kita yang sesungguhnya. Jayalah Negeri, Jayalah Indonesia, MERDEKA!!!!

More
Takeaways: Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022

Takeaways: Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022

Forum Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 berlangsung di Nusa Dua, Bali, 23-28 Mei 2022. Forum ini berfokus kepada evaluasi tengah waktu Kerangka Kerja Sendai, setelah ditetapkan pada 2015 dalam Konferensi Dunia untuk Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang. GPDRR 2022 menjadi kesempatan penting untuk memastikan pencapaian tujuh target dalam kerangka kerja. GPDRR 2022 merupakan forum global pertama yang telah berlangsung secara offline ditengah pandemi global Covid-19. Pelaksanaan forum ini menunjukkan keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia, dan tingginya kepercayaan terhadap pengalaman Indonesia dalam menangani bencana. Selama beberapa hari pelaksanaan forum ini terdapat beberapa 'takeaways' yang dapat menjadi pembelajaran dan perhatian Indonesia dimasa mendatang. Konsep Resiliensi Berkelanjutan Pemerintah Indonesia menawarkan konsep Resiliensi Berkelanjutan kepada dunia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan GPDRR 2022. Presiden menyampaikan empat hal terkait konsep resiliensi berkelanjutan yaitu pertama, penguatan budaya dan kelembagaan siaga bencana antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Penulis merekomendasikan agar Indonesia mendokumentasikan, serta menyebarluaskan berbagai indiginious/local knowledge dari berbagai daerah sebagai alat pengurangan risiko bencana, salah satu contohnya kulkul yang digunakan Jokowi dalam membuka forum. Dalam budaya Bali, kulkul digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat tradisional termasuk untuk memberikan peringatan akan bencana. Kedua, investasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Ketiga, Pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh perubahan iklim. Menjadi suatu keharusan dalam pembangunan masa depan untuk memastikan aspek tangguh bencana dan perubahan iklim diakomodasi dalam perencanaan dan konstruksi infrastruktur dan bangunan gedung. Hal ini sesungguhnya telah didukung dengan regulasi dan hukum Indonesia, namun penulis menekankan kepada law enforcement dari berbagai aturan yang telah ada. Keempat, komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global mulai di tingkat nasional sampai daerah. Pengurangan risiko bencana merupakan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam forum ini menekankan perlunya Kerjasama Penta Helix dalam pengurangan risiko bencana yaitu antara pemerintah, komunitas, media, akademisi dan bisnis. Penulis menekankan pentingnya shifting dari komitmen kelima pemangku kepentingan ini menjadi aksi nyata dalam pengurangan risiko bencana. Kelimanya saling terkait dan menguatkan peran masing-masing, contohnya dalam menyediakan Early Warning System (EWS), pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan dan penyusunan rencana, sedangkan akademisi berperan dalam riset dan penemuan inovasi terbaru EWS, untuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh sektor bisnis untuk memproduksi teknologi yang ada. Media akan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi di masyarakat dan komunitas sehingga pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang tangguh dan tanggap bencana. 'Cross-Cutting' Sektor: Sains, Teknologi dan Pembiayaan Pegurangan risiko bencana bukan saja memerlukan partisipasi multi-stakeholder, namun juga memerlukan penanganan multi-sektor. Keberadaan komunitas yang tangguh dan tanggap bencana perlu didukung dengan teknologi, pembiayaan dan ilmu pengetahuan yang memadai. Dunia perlu saling transfer teknologi dan ilmu pengetahuan untuk saling menguatkan dan mewujudkan kesetaraan dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana. Selain itu, pembiayaan yang terencana juga menjadi salah satu kunci mendukung pengembangan teknologi dan sains terkait bencana, sebagai contoh nyata kita dapat belajar dari Sendai. Melalui pembiayaan riset di Tohoku University, Kota Sendai mampu menjadi kota tangguh bencana dunia. Investasi pengurangan risiko bencana telah terbukti menurunkan kerugian finansial akibat bencana. Data Ministry of Land, Infrastructure and Transportation Jepang menyatakan bahwa 71,6 Miliar Yen investasi akan menyelamatkan 550 Miliar Yen kerusakan yang disebabkan bencana, atau dengan kata lain efektivitas investasi pengurangan risiko bencana sebesar 7,7 (sangat efektif). Pembiayaan dan investasi bencana menjadi salah satu topik utama dalam GPDRR 2022. Penulis mendukung dan mendorong pemerintah untuk serius dalam penyediaan pembiayaan bencana dalam bentuk pooling fund, sehingga Indonesia menjadi tangguh secara finansial sebelum dan ketika bencana datang. Tak jarang instrumen pembiayaan yang kurang tepat dapat menghambat penanganan bencana yang memerlukan kecepatan dalam implementasinya. Selain itu, sektor privat seperti perusahaan teknologi dan terkait konstruksi perlu didorong untuk mengembangkan teknologi pengurangan risiko bencana seperti EWS, radar, dan teknik konstruksi tahan gempa. Komunitas sebagai Kunci Pengurangan Risiko Bencana Inklusif bukan kata baru dalam dunia pembangunan. Inklusif secara sederhana diartikan sebagai pelibatan semua pihak (stakeholders), keterbukaan, tidak mengesampingkan pihak manapun dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berusaha melibatkan seluruh stakeholder dalam pengurangan risiko bencana, namun pelibatan masyarakat perlu menjadi perhatian utama dimasa mendatang. Hal ini perlu menjadi penekanan utama mengingat masyarakat dan komunitas yang menjadi kelompok terdampak utama ketika bencana terjadi. Pengurangan risiko bencana harus dimulai dari masyarakat dan komunitasnya. Oleh karena itu, pembentukan komunitas yang siap dan tanggap bencana perlu dilakukan secara masif terutama masyarakat dan komunitas yang marjinal di daerah yang memiliki tingkat risiko dan kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Peningkatan komunitas secara kualitas dan kuantitas perlu dilakukan secara sengaja dan implisit dalam Strategi Pengurangan Risiko Bencana. Keberadaan komunitas tangguh dan tanggap bencana juga menjadi corong informasi masuk dan keluar terkait pengurangan risiko bencana, dan juga penanganan bencana.

More
PSI Indonesia Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H

PSI Indonesia Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H

Ramadhan tahun ini terasa lebih berbeda, tapi tak pernah kehilangan maknanya. Ramadhan tahun ini terasa lebih berbeda, tapi tak pernah kehilangan maknanya.
Kita berjarak tapi tetap saling terhubung. Kami segenap keluarga besar Pusat Studi Infrastruktur Indonesia mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441H mohon maaf lahir dan batin Semoga semangat Ramadhan tetap tinggal di hati kita dan menerangi jiwa kita dari dalam. #Ramadhan #togetherness #staysafe #newnormal Celebrating Ramadhan feels different this year, but it never loses its meaning. We are all in distance but still connect with each other. Sending warm wishes to you,
Have a blessed Eid 1441H
May the spirit of Ramadhan stay in our heart and illuminate our soul from within. Sincerely,
Indonesia Infrastructure Research Centre #Ramadhan #togetherness #staysafe #newnormal

More
Potensi Tandem Perovskite-Perovskite dalam Solar PV

Potensi Tandem Perovskite-Perovskite dalam Solar PV

Pertumbuhan populasi dan pengembangan kegiatan ekonomi telah menyebabkan lonjakan dalam konsumsi energi global dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, upaya pemenuhan kebutuhan listrik yang mengandalkan bahan bakar fosil kian menghadapi kelangkaan. Oleh karena itu, berbagai negara menggiatkan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan – panas bumi, air, surya, angin, biomasa, dan laut – untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik dan menciptakan energi bersih serta berkelanjutan. Energi matahari dinilai sebagai sumber energi terbarukan yang tidak akan habis. Matahari sebagai bola gas berukuran besar mampu menghasilkan panas dan cahaya terang untuk bumi akibat adanya reaksi berantai proton-proton matahari. Pancaran energi dari matahari yang diterima bumi mencapa 1.000-watt dengan 30% energi dipantulkan keluar angkasa sedangkan 3.850.000 eksajoule (EJ) per tahun diserap oleh bumi. Salah satu cara memanen radiasi panas dan cahaya yang dipancarkan oleh matahari menjadi listrik dengan cara memanfaatkan teknologi termal dan teknologi sel surya atau solar photovoltanic (solar PV). Pengembangan pembangkit energi terbarukan tenaga surya, yaitu solar photovoltaic (solar PV) dalam beberapa dekade terakhir memiliki permintaan pasar global yang kuat (REN21, 2020). Setelah memiliki permintaan yang stabil, pasar solar PV meningkat hingga 12 persen pada tahun 2019 dengan total kapasias mencapai 627 GW. China tetap menjadi negara yang mendominasi pasar solar PV dan industri pengembangan teknologi solar PV secara global. Meskipun penggunaan solar PV telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan energi bersih, industri pengembangan teknologinya juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Penelitian yang dilakukan Tim Cornell University, New York dengan melihat Life Cycle Impact (LCI) dari dua tipe tandem solar PV, yaitu perovskite-silikon dan perovskite-perovskite. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan dalam waktu pengembalian energi (energy payback time) dan jejak karbon yang dihasilkan dari kedua tandem tersebut. Waktu pengembalian energi dan jejak karbon yang dihasilkan dari konfigurasi perovskite-perovskite adalah 0,35 tahun dan 10,7 g CO2-eq/kWh, sedangkan perovskite-silikon selama 1,52 tahun dengan jejak karbon 24,6 g CO2-eq/kWh. Tandem perovskite-perovskite yang lebih fleksibel dan ringan diprediksi meningkatan kinerja solar PV dan lingkungan hingga 6 persen. Namun demikian, penggunaan perovskite-perovskite tidak tahan lama dibanding perovskite-silikon, meskipun komponennya lebih mudah dalam proses daur ulang. Struktur tandem dapat dipertimbangkan dalam penyebarluasan teknologi solar PV. Dalam jangka panjang, konfigurasi perovskite-perovskite secara khusus telah memungkinkan terciptanya tandem yang lebih fleksibel dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ke depan, riset dan pengembangan teknologi solar PV dengan metode enkapsulasi yang efektif dan murah dapat dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas dan meminimalisir gangguan dalam penyediaan energi. Disadur dari Donna Lu dalam www.newscientist.com pada 31 Juli 2020 #energi #EBT #solarPV #energibersih

More
MENGENANG 2 TAHUN BENCANA SULAWESI TENGAH

MENGENANG 2 TAHUN BENCANA SULAWESI TENGAH

Pusat Studi Infrastruktur Indonesia mempersembahkan Kontes Fotografi dalam rangka memperingati 2 Tahun Bencana Sulawesi Tengah Tema: #PaluKuat #SULTENGBangkit #2TahunBencanaSulteng Ketentuan kontes sebagai berikut: 1. Like dan share story postingan ini, serta follow akun PSII (@pusatstudiinfrastruktur) 2. Posting foto terbaik anda sesuai dengan tema, menggunakan caption menarik 3. Foto merupakan karya terbaru (1 bulan terakhir) dengan periode posting 10 Sept - 22 sept 2020 4. Tag dan mention @pusatstudiinfrastruktur 5. Gunakan tagar #PaluKuat , #2TahunBencanaSulteng #SultengBangkit #kontesfotografi #kontes #fotografi #photography #bergerakberdampak #berdayabersama #kolaborasibaik #pembangunan #2tahuntsunamipalu #PaluKuat #kitakuat #tangguh #melawanlupa #SultengBangkit #2TahunBencanaSulteng #tsunami #likuefaksi #palu #sigi #donggala #sulawesitengah #sulteng #indonesia #iniindonesia #tolareinfopalu #kotapaluinfo #sultenginfo #infopalu #infopalusulteng

More
Membangun Kota Berketahanan: Belajar dari Pengalaman Pascabencana di Pasigala

Membangun Kota Berketahanan: Belajar dari Pengalaman Pascabencana di Pasigala

Bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah telah dua tahun berlalu. Namun, peristiwa yang terjadi pada 28 September 2018 silam masih melekat dalam ingatan para penyintas di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala). Masih tergambar dengan jelas bagaimana para penyintas merespon bencana yang datang secara tiba-tiba. Masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi cenderung bertahan ketika gempa skala kecil terjadi, sedangkan masyarakat Kabupaten Donggala yang lekat dengan laut memiliki kemampuan dalam memahami tanda-tanda alam sehingga bergegas melakukan evakuasi sejak gempa berskala kecil. Sesaat setelah bencana, penyaluran bantuan logistik berupa makanan kering dan mie instan menjadi sangat berarti untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi. Dukungan pemulihan penghidupan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui program Jadup selama dua bulan penuh. Melalui berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, para penyintas dapat bertahan sembari menunggu perekonomian keluarga pulih perlahan. Rantai pasok dan kegiatan perekonomian tak luput dari guncangan akibat bencana. Terputusnya rantai pasok dan terhentinya seluruh aktivitas perekonomian pascabencana menyebabkan para penyintas kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Oleh karena itu, memulihkan rantai pasok dan menghidupkan kembali roda perekonomian sangat penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. Kawasan Pantai Talise yang mengalami kerusakan parah akibat tsunami merupakan ladang perekonomian bagi para pedagang dan petani garam. Kegiatan perdagangan terhenti dan lokasi tambak garam tak luput diterjang tsunami. Terlepas dari trauma terhadap kejadian bencana, tuntutan ekonomi mendorong para pedagang Pantai Talise kembali melakukan aktivitas perekonomian. Namun demikian, tingginya tingkat kerawanan di lokasi tersebut, mendorong Pemerintah Kota Palu untuk merelokasi pedagang ke tempat yang lebih aman, yaitu Bundaran STQ dan kawasan hutan kota. Lokasi tambak garam yang hancur perlahan pulih melalui program padat karya sebagai bagian dari proses trauma healing yang didukung NGO. Dua tahun bencana berlalu, belum tampak perubahan signifikan dalam kehidupan para penyintas yang telah kehilangan rumah mereka. Penderitaan ganda dirasakan mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Banyaknya keluarga yang masih tinggal dalam satu unit huntara dengan 12 bilik bukanlah perkara yang mudah, terutama di tengah pandemi Covid-19. Lemahnya kontrol dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan huntara dapat menjadikan kondisi para penyintas lebih rentan. Pembangunan huntap menjadi harapan baru bagi para warga terdampak bencana. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan selesai pada Desember 2020 dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat pemilik hunian melalui dana stimulan. Beberapa huntap yang telah selesai dibangun, diserahkan kepada warga terdampak bencana. Namun demikian, bagi para penyintas tanpa dokumen legalitas untuk memenuhi syarat administrasi, mendapatkan bantuan huntap adalah angan-angan. Proses koordinasi menjadi tantangan sejak awal respon tanggap bencana. Banyaknya bantuan yang masuk dari berbagai sumber, termasuk dari masyarakat dan bantuan internasional, membutuhkan koordinasi dan data yang andal untuk menghindari tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Ketidakpastian tata ruang, lambatnya proses sinkronisasi aturan teknis, serta kendala dalam penyediaan lahan sangat kental dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dan infrastruktur. Secara khusus, perlambatan proses pembangunan akibat kejadian pandemi harus segera ditangani. Rendahnya kinerja pemulihan di Pasigala kian menimbulkan gejolak sosial sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Aksi demonstrasi menjadi tidak terhindarkan. Berhadapan dengan bencana alam yang mematikan bukanlah pengalaman pertama bagi Indonesia. Gempa diikuti tsunami yang melanda Aceh, gempa yang mengguncang Nias dan Bantul, hingga letusan gunungapi Merapi dan Kelud nampaknya belum cukup membangun ketangguhan kita dalam merespon bencana. Sesar Palu-Koro yang disebut sebagai pemicu bencana di Sulawesi Tengah sejak tahun 1907 bahkan telah terdokumentasikan dengan baik juga tidak sepenuhnya mampu membangun kesiapsiagaan daerah. Banyaknya korban jiwa dan kerusakan bangunan, hingga secuplik kisah para penyintas saat berhadapan dengan bencana menggambarkan betapa kita tak kunjung siap menghadapi bencana. Proses pemulihan membutuhkan pendekatan dan respon yang berbeda dengan kondisi normal. (IFRC, 2020) Perjalanan panjang pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah merupakan catatan refleksi bagi seluruh pihak. Terlepas dari kesulitan dalam situasi pascabencana, proses pemulihan memberikan peluang untuk membangun kembali dengan lebih tangguh. Menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama sejak awal pemulihan adalah hal yang paling mendasar untuk menciptakan keberlanjutan dan membangun ketangguhan. Seluruh stakeholder, termasuk pemerintah dan kita semua perlu menyadari pentingnya membangun ketahanan kota dalam menghadapi kejadian tidak terduga. Upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan akan bencana menjadi penting, terutama di kawasan rawan bencana dengan kerentanan yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan ketangguhan sehingga dapat meminimalisir jumlah korban bencana. Kita mungkin tidak bisa mencegah bencana alam terjadi, namun kita dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Dinamika yang terjadi selama proses pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masing-masing. Pemerintah daerah dalam hal ini didorong untuk membuka diri yang seluas-luasnya terhadap pembelajaran dan praktik terbaik dari pengalaman daerah lain bahkan negara lainnya sehingga mampu menghadirkan proses pemulihan yang lebih cepat, lebih aman, dan inklusif. Berbagai bantuan yang masuk seyogianya tidak hanya dipahami sebagai bantuan dana kemanusiaan untuk pemulihan sesaat, namun sebagai bentuk transfer pengetahuan hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan modal pengetahuan bagi pemerintah daerah setempat untuk pengembangan ke depan, menghindari respon yang salah dalam situasi kritis, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kejadian tidak terduga di masa mendatang. Bersama kita bisa! Artikel selengkapnya dapat diakses dalam Newsletter PSII edisi khusus "Dua Tahun Bencana Sulawesi Tengah" | bit.ly/2TahunBencanaSultengPSII #PaluKuat #Sultengbangkit #Pascabencana #Resilientcity

More
Kota Berketahanan: Respon Kota menghadapi Kejadian Luar Biasa

Kota Berketahanan: Respon Kota menghadapi Kejadian Luar Biasa

Kejadian pandemik Covid-19 yang awalnya melanda Kota Wuhan menjadi sebuah mimpi buruk seluruh dunia di tahun 2020. Hingga April 2020 dilaporkan 180 negara berjuang menghadapi virus SARS-CoV-2 dengan total kasus positif 3,435,894 orang dan total kematian mencapai 239,604 orang. Berbagai langkah kebijakan non-populist diambil oleh setiap negara untuk terus menekan laju penambahan kasus dan kematian tersebut, mulai dari social distancing hingga lockdown. Indonesia sempat diperkirakan terbebas dari virus tersebut hingga akhir Februari 2020. Namun, dalam waktu yang tidak relatif lama, pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan Kasus 01 dan Kasus 02 sebagai kasus positif Covid-19 di Indonesia. Menganggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa Jakarta menjadi salah satu pusat penyebaran virus, dengan penambahan kasus yang sangat signifikan mencapai 208 kasus positif. Tingkat penularan virus ini, atau yang lazim dikenal dengan R0, sangat tinggi. Sampai dengan awal bulan Mei, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 12,071 kasus dengan kematian sebanyak 872 kasus. Angka tersebut memperlihatkan fatality rate (CFR) di Indonesia mencapai 7,5%. Persentase tersebut bahkan melebihi CFR dunia pada level 7,0%. Pandemik Covid-19 telah memaksa semua umat manusia beradaptasi secara cepat dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Adanya fenomena dan kenyataan bahwa setiap individu, komunitas/ masyarakat, hingga institusi secara alamiah berusaha untuk bertahan selama peristiwa bencana. Naluri untuk bertahan hidup menjadi motivasi terkuat dalam kondisi ini.    Mereka akan berusaha mengakuisisi pengetahuan dengan cepat untuk pengambilan keputusan yang akurat demi keselamatan, kenyamanan, dan mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya bencana. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya menekan laju pertumbuhan kasus, meski tampak tergagap-gagap menghadapi kejadian yang belum pernah dihadapi negara manapun sebelumnya. Himbauan untuk melakukan social distancing atau yang saat ini dikenal sebagai physical distancing, Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga pelarangan mudik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Carut marut data kasus Covid-19 di level pusat dan daerah, ketidaksiapan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis, hingga perekonomian yang mulai mengalami kerentanan akibat hantaman virus ini. Lebih dari itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan diprediksi menjadi tantangan besar pemberantasan virus yang mungkin memakan waktu cukup lama untuk menjangkau pulau-pulau kecil di ujung Indonesia. Pusat Studi Infrastruktur Indonesia (PSII) melakukan studi di berbagai kota (Jakarta, Tangerang, Depok, Solo, dan Yogyakarta). Studi dilakukan pada responden dengan rentang usia 18 tahun hingga 60 tahun dari beragam sektor pekerjaan. Tujuannya adalah melihat bagaimana individu, komunitas, dan institusi beradaptasi selama terjadinya peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan bahkan oleh dunia dari perspektif keilmuan sosial. Hasil analisis sementara memperlihatkan berbagai upaya pada tataran menunjukkan institusi diambil secara cepat dan singkat dengan mempertimbangkan informasi yang ada dan kemungkinan dampak yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan pada institusi sesuai Williamson (2000). Pada tataran pemerintahan pusat, langkah cepat diambil seperti mengeluarkan berbagai aturan termasuk larangan bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat penularan dari wabah Covid-19, seperti PSBB, larangan mudik terutama menjelang hari raya, hingga melakukan realokasi anggaran secara signifikan. Pemerintah pusat dan daerah pun saling bekerjasama dalam memberikan beragam paket-paket jaring pengaman sosial. Secara nasional, seluruh institusi pendidikan dalam waktu singkat, dipaksa untuk berinovasi melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan mengoptimalkan sistem belajar secara daring yang bekerja sama dengan jaringan media dan aplikasi daring untuk keperluan edukatif. Pada level usaha dan bisnis, berbagai institusi memberlakukan penetapan kebijakan aturan dan mekanisme kerja yang dapat mengkomodasi aktivitas usaha yang aman serta mampu menekan laju penularan. Kebijakan yang secara luas diberlakukan banyak organisasi seperti Work from Home (WFH), pengaturan jadual dengan reorganisasi dengan mekanisme shift waktu bekerja, penerapkan protokol kesehatan sebelum masuk gedung seperti pengecekan suhu, penggunaan masker dan hand sanitizer, peniadaan absen dengan sidik jari untuk mengindari kontak fisik. Selain pengaturan internal, pelaku usaha menerapkan physical distancing dengan para pelanggan untuk mengurangi risiko penularan. Pemberlakuan PSBB memberikan tekanan yang signifikan pada beberapa sektor usaha. Risiko terbesar yang terjadi dan paling menakutkan adalah merumahkan karyawan hingga waktu yang belum bisa ditentukan, bahkan adanya kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi luar biasa Covid-19 ditanggapi secara cepat pada tataran komunitas dan lingkungan. Banyak dari masyarakat dengan sigap membuat portal untuk membatasi kegiatan bepergian warganya dan mengurangi kontak yang dapat meningkatkan risiko penularan. Secara sukarela, masyarakat meniadakan kegiatan dan pertemuan pada skala lingkungan. Menariknya, muncul budaya menjaga lingkungan secara mandiri dengan membentuk gugus tugas secara mandiri di tingkat RT sebagaimana arahan dari pemerintah daerah, termasuk dengan praktek ronda bersama yang sudah lama mati suri. Untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi pada skala komunitas, masyarakat melakukan pendataan swadaya bagi warga yang terdampak – baik warga yang positif Covid-19 maupun yang terdampak secara finansial dari kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Sosialisasi secara di tingkat masyarakat dilakukan melalui berbagai media, baik secara daring – melalui media sosial termasuk WhatsApp group dan pemasangan banner-banner untuk mengedukasi warga setempat. Kesiapan pada individu dapat terbagi dua kelompok besar, yaitu mereka yang cukup tangguh terutama karena memiliki keamanan dari segi finansial dan mereka yang rentan dalam menghadapi pandemik. Individu yang cukup siap ini mampu mengamankan mengamankan stok kebutuhan pangan untuk jangka waktu tertentu. Kelompok ini mampu menjalankan protokol kesehatan dengan rajin menjaga kebersihan diri, menggunakan masker, sarung tangan, membawa hand sanitizer saat keluar rumah, dan menjaga pola makan sehat, serta menerapkan physical distancing dan membatasi kegiatan di luar rumah; serta menyesuaikan pola asuh dan edukasi kepada anak mengenai kejadian wabah ini. Sebaliknya, masih terdapat lapisan masyarakat rentan dan berjuang keras menghadapi wabah ini. Kebanyakan dari kelompok ini berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Tekanan ekonomi dan anggapan bahwa selama belum ada kasus positif ditemukan disekitarnya maka pembatasan sosial pun belum memiliki urgensi yang tinggi melatarbelakangi mereka untuk tetap beraktivitas di luar rumah demi memenuhi kebutuhan makan hari ini. Kelompok individu yang merantau pun berjuang cukup keras, mulai dari pembatalan sejumlah tiket mudik hingga ketahanan menjaga kesehatan mental dalam menghadapi kejadian ini sendirian. Mereka yang tinggal di kos dengan ruang yang relatif sempit harus mampu melawan kebosanan, stress, kesepian, hingga kegelisahan dan kepanikan. Hal tersebut kemudian diatasi dengan melakukan olah raga ringan, memasak, dan beragam hal lain yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Wabah Covid-19, sebagai kejadian luar biasa memberikan banyak pelajaran bagi setiap lapisan masyarakat baik dari segi fisik maupun mental dari tingkat individu, kelompok/komunitas, organisasi dan institusi, termasuk institusi pemerintahan. Pada tingkatan individu, sebagian besar masyarakat meningkatan perhatian akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keselamatan diri, dan kesehatan mental. Kejadian Covid-19, mendorong peningkatan kepedulian kelompok masyarakat untuk mengayomi satu sama lain melalui upaya skala komunitas dalam menjaga kenyamaan dan keamanan warganya. Pada tataran institusi, pengambilan keputusan secara cepat, pembelajaran singkat secara terbuka, serta pendokumentasian kejadian dan dampak untuk proses evaluasi menjadi kegiatan yang tidak bisa dihindarkan - termasuk bagi entitas bisnis. Ketangguhan yang terbentuk pada semua tingkatan, mulai dari tingkat individu, kelompok/komunitas, hingga institusi menjadi bekal berharga untuk dapat bertahan dan mengembalikan kehidupan sedia kala dengan mengedepankan kenyamanan dari semua elemen dari masing-masing tingkatan, termasuk semua level pemerintahan, dari kota sampai tingkat pusat. #Covid19#pandemic #lockdown #Indonesia #resillient#2020

More
PSI Indonesia: Bersama Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

PSI Indonesia: Bersama Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Tahun 2020 menjadi momentum bagi PSI Indonesia untuk tampil dengan wajah baru. Kami tampil dengan lebih mengedepankan kaum muda untuk berperan aktif mencapai Agenda SDGs dalam 10 tahun yang akan datang. Kami juga mengajak semua pihak, bersama-sama, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui aktivitas utama kami dalam riset, konsultasi publik, dan jejaring pengetahuan. Logo baru PSI Indonesia mengadopsi beberapa warna dari agenda pembangunan berkelanjutan. Warna tersebut menjadi simbol fokus sektor PSI Indonesia yang meliputi penataan ruang dan perkotaan, infrastruktur yang mencakup transportasi, energi, air minum dan sanitasi, serta lingkungan. Kolaborasi dan berjejaring menjadi nilai penting bagi PSI Indonesia dalam mendukung kebersamaan untuk mencapai SDG. Nilai ini mendasari seluruh kegiatan dan memungkinkan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan – pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan pemuda. Selamat Hari Kebangkitan Nasional! Selamat Datang di Wajah Baru PSI Indonesia! #PSIIndonesia

More
Selamat Hari Lingkungan

Selamat Hari Lingkungan

Mari jaga lingkungan kita, mulai dari diri sendiri dan mulailah dari hal yang terkecil di sekitarmu. Sedikit aksi perubahanmu, menyelamatkan lingkungan dari berbagai kerusakan. Sejenak memahami makna Hari Lingkungan Sedunia Setiap tahun tepat pada tanggal 5 Juni, sejarah mencatat lahirnya kesepakatan dunia untuk menyadari keberadaan bumi dan bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian makhluk hidup dan ekosistem yang ada di dalamnya. Penetapan Hari Lingkungan Sedunia ini berlangsung dalam konferensi yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972 di inisiasi oleh Jepang dan Senegal mempertimbangkan saat itu kondisi lingkungan banyak sekali dilanda bencana. Semenjak penetapan adanya Hari Lingkungan Sedunia ini, selalu diadakan pertemuan internasional diselenggarakan oleh UNEP rutin membahas tentang isu lingkungan yang terjadi dengan mengusung tema yang berbeda. Tahun ini, seharusnya konferensi ini diselenggarakan di Kolombia dengan tema "Biodiversity" atau " Keanekaragaman Hayati" namun kondisi global tengah dilanda pandemik. Biodiversity membawa ingatan kita kepada beragam jaringan rantai kehidupan yang sangat beragam dihutan, berbagai makhluk yang hidup di air, tanah dan udara bergantung pada hutan, termasuk manusia. Keberadaan hutan menjadi sumber kontrol adanya polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, memberikan suplai kebutuhan SDA yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan sebagai sumber plasma nutfah kehidupan. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan manusia, teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sumber alam, mendorong manusia yang "serakah"cenderung akan memanfaatkan semua sumberdaya hutan yang berlimpah untuk "mengeruk pundi-pundi keuntungan pribadi". Tindakan ini tidak memikirkan dampak lain seperti rusaknya habitat makhluk yang tinggal di hutan, degradasi lingkungan, hilangnya pemanasan global yang menyebabkan ancaman perubahan iklim. Indonesia dulu memiliki hutan yang sangat luas, namun setiap tahun tutupan lahan hutan yang luas di Indonesia selalu berkurang setiap tahun. Hal ini banyak disebabkan karena adanya pembukaan lahan untuk berbagai aktivitas industri yang dinilai mendorong pencapaian ekonomi yang signifikan. Namun, pembukaan lahan ini dilakukan dengan membakar hutan. Tercatat pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Indonesia yang lebih parah dari kebakaran hutan Amazon. Luas hutan yang terbakar mencapai 328.724 hektar dan menimbulkan berbagai penurunan kualitas udara di wilayah kebakaran hutan maupun berdampak di wilayah sekitarnya. Kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tahun 2019 lalu, sangat mempengaruhi kualitas udara yang menyebabkan jarak pandang yang sangat pendek, sesak napas/ISPA dan berbagai kerugian lingkungan dan material. Peristiwa ini menjadi pengalaman pembelajaran besar bagi Indonesia maupun negara terdampak yang bertetangga dengan Indonesia, mewujudkan lingkungan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan menjadi tujuan kita bersama. Mari bergerak dari hal sederhana dalam menjaga lingkungan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, dan sebarkan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar untuk menjaga lingkungan kita. Selamat Hari Lingkungan Sedunia!!!! #HappyEnvironmentDay#Sustainable#Biodiversity#ClimateChange#

More
Udara Bersih Selama Lockdown Tingkatkan Kesehatan Pernapasan

Udara Bersih Selama Lockdown Tingkatkan Kesehatan Pernapasan

Langkah lockdown untuk menekan laju penanganan Covid-19 telah mengurangi aktivitas sektor transportasi. Penurunan jumlah kendaraan telah menurunkan tingkat konsumsi energi dan permintaan terhadap bahan bakar minyak. Perubahan aktivitas transportasi dan penurunan permintaan minyak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Di Inggris, kebijakan lockdown dan peningkatan kualitas lingkungan diperkirakan membawa dampak positif bagi para penderita gangguan pernapasan. Setiap tahun, polusi udara menyebabkan puluhan ribu kematian dini di Inggris. Lebih dari sepertiga bagian wilayah di Inggris memiliki tingkat polusi udara berukuran partikel halus. Nitrogen dioksida dan polutan yang diproduksi sebagian besar oleh kendaraan diesel berada pada tingkat di 80% wilayah perkotaan. Penurunan kadar partikel halus dan polusi NO2 selama lockdown diperkirakan mencapai setengahnya. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh dari British Lung Foundation menemukan bahwa terdapat lebih dari 50% penderita gangguan pernapasan menyatakan bahwa mereka telah merasakan penurunan polusi udara sejak dimulainya kebijakan lockdown. Dua juta penderita gangguan pernapasan seperti asma di Inggris menunjukkan penurunan gejala selama periode lockdown. Hasil survei yang dilakukan pada 14.000 orang dengan kondisi gangguan pernapasan menunjukkan satu dari enam penderita asma telah mengalami peningkatan kesehatan. Angka peningkatan ini terjadi lebih tinggi pada kategori anak-anak yang ditandai dengan satu dari lima orang tua mengatakan bahwa kondisi anak mereka telah mengalami peningkatan kesehatan. Terdapat hubungan antara polusi udara dengan penyakit paru-paru. Tercatat dari 12 juta orang yang menderita gangguan pernapasan seperti asma dan penyakit paru-paru kronis, sekitar 8 juta penderita telah didiagnosis menderita asma, dimana sebanyak 5,4 juta dari mereka telah menerima perawatan. Berdasarkan data yang bersumber dari Public Health England menyatakan bahwa jumlah kunjungan gawat darurat rumah sakit untuk penderita asma juga ikut mengalami penurunan hingga setengahnya. Belum jelas terkait penyebab penurunan tersebut apakah disebabkan oleh pengurangan gejala asma atau keengganan setiap orang untuk mengunjungi rumah sakit selama pandemi Covid-19. Penurunan polusi udara telah dirasakan beberapa negara lainnya, seperti New York yang nyaris mencapai penurunan 50 persen dan China sebesar 25 persen. Semakin banyak juga bukti dari seluruh dunia yang menghubungkan peningkatan infeksi Covid-19 dan kematian akibat paparan polusi udara. Ketika banyak proses industri terhenti, penurunan jumlah transportasi, dan perusahaan yang beroperasi telah meningkatkan kualitas udara, khususnya di perkotaan. Tingkat polusi udara perlu diupayakan agar selalu berada pada tingkat terendah untuk membantu menghindari puncak infeksi kedua dari wabah pandemi Covid-19. Disadur dari Carrington dalam www.theguardian.com pada 4 Juni 2020 #cleanair #airpollution #lockdown #covid-19

More
Kesiapsiagaan Ibu Kota dalam Menghadapi Covid-19

Kesiapsiagaan Ibu Kota dalam Menghadapi Covid-19

Wabah virus corona terus menghantui sejumlah negara di dunia mengharuskan adanya pemberlakukan kegiatan work form home. Wabah virus corona terus menghantui sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia awal Maret 2020 akhirnya sudah mengonfirmasi kasus pertamanya pada awal bulan Maret 2020. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan status darurat dan menghimbau agar kegiatan perkantoran dan kegiatan belajar di sekolah ditutup sementara hingga situasi kembali kondusif dengan mulai memberlakukan kegiatan work from home[1]. Dalam mengupayakan penekanan penyebaran virus corona, selanjutnya, pemerintah mengambil tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan sepanjang masa inkubasi dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila masih terdapat penyebaran lanjutan. Sebagai tindak lanjut, beberapa pemerintah daerah mengajukan izin pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing demi memotong rantai penyebaran virus. Selama pemberlakuan PSBB, setiap warga wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker di luar rumah. Penerapan PSBB mengharuskan pembatasan beberapa aktivitas seperti bekerja, sekolah, praktek keagamaan. Pengurangan dan pelarangan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan diharapkan dapat menekan laju penularan dan penderita. Pembatasan dikecualikan bagi instansi dan kegiatan strategis terkait pangan, energi, keuangan dan perbankan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, dan pelayanan dasar publik yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Sebagai epicentrum dari pandemic corona mengharuskan Pemerintah DKI Jakarta melaksanakan PSBB. Pelaksanaannya ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran virus corona terutama dengan membatasi aktivitas perjalanan masyarakat. Pelaksanaan PSBB dimulai pada tanggal 10 April 2020 hingga 23 April 2020. Namun demikian. Pemberlakukan PSBB belum sepenuhnya mampu menekan laju penambahan kasus. Pada tanggal 1 Mei tercatat 145 kasus per hari dan terus menurun hingga 55 kasus per hari pada tanggal 4 Mei 2020, namun demikian terjadi lonjakan pada tanggal 5 Mei mencapai 169 kasus per hari. Catatan ini dapat dimaknai bahwa penyebaran virus SARS-CoV-2 di Ibu kota belum sepenuhnya selesai hingga akhirnya PSBB Jakarta diperpanjang selama 28 hari hingga 22 Mei 2020. Sejalan dengan pemberlakukan PSBB yang secara umum berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan bantuan sosial bagi penduduk dan pelaku usaha yang rentan selama PSBB. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa bahan pokok dan atau bantuan langsung tunai. Tercatat sebanyak 3,7 juta warga yang membutuhkan rentan dan membutuhkan bantuan dan secara bertahap, sebanyak 1,25 juta kepala keluarga (KK) di Jakarta telah mendapatkan bantuan sembako. Bantuan juga diberikan kepada para pelaku usaha terdampak berupa insentif dalam bentuk pengurangan pajak dan retribusi daerah, bantuan sosial kepada para karyawan, serta bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebagai kota megapolitan dengan aktivitas masyarakat yang intensif dan mencakup berbagai sektor dan lapisan pelaku, Jakarta harus bertindak cepat dan tanggap dalam menghadapi pandemik corona. Pemberlakuan PSBB yang didukung dengan media informasi yang memadai dan responsif melalui laman https://corona.jakarta.go.id/id membantu masyarakat untuk memantau perkembangan kasus dan pembagian bantuan sosial daerah secara valid. Melalui laman tersebut pula masyarakat dari berbagai kalangan dapat turut berperan aktif dalam menghadapi pandemi dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Hal ini menunjukkan betapa kemunculan wabah Covid-19 dapat meningkatkan kembali solidaritas antara pemerintah dengan warganya dalam membangun kenyamanan dan keamanan selama masa pandemik ini. Covid-19 saat ini menjadi tantangan bagi Ibukota DKI Jakarta untuk dapat segera selesai dan segera pulih. Upaya kolaboratif dari masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta selama masa PSBB merupakan hal mutlak untuk dapat membangun ketahanan kota selama masa pandemik bahkan hingga memulihkan kembali kondisi kota ke situasi normal sebelum adanya pandemik. Kerja sama yang kuat selama pelaksanaan PSBB, yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, namun juga partisipasi masyarakat diharapkan menjadi praktik pembelajaran terbaik bagi DKI Jakarta dalam merencanakan dan mewujudkan konsep pembangunan kota yang berketahanan. #Covid19 #workfromhome #Jabodetabek #PSBB #pandemic#2020#

More
Transformasi Upaya Penyediaan Hunian di Perkotaan

Transformasi Upaya Penyediaan Hunian di Perkotaan

Desain kota kompak dan penggunaan lahan campuran menjadi solusi untuk pengaturan kota yang lebih efektif untuk menyediakan hunian masa depan. Rumah adalah satu dari tiga kebutuhan esensial manusia untuk dapat berlindung dan bertahan hidup. Bangunan rumah yang mengelompok atau dikenal sebagai perumahan sering dijumpai di perkotaan. Lebih dari itu, Kawasan perumahan kini sering dijadikan tolok ukur gaya hidup, kemampuan finansial seseorang, hingga bentuk keberhasilan dalam bekerja. Sudah menjadi hal wajar bila pada area perkotaan selalu identik dengan kawasan perumahan elite. Meskipun identik dengan para elite, kawasan perumahan pun tak lantas terlepas dari permasalahan bahkan sejak awal pembangunannya. Seperti yang terjadi pada salah satu kawasan permukiman elite di Kota Lafayette, California, Amerika Serikat pada tahun 2012. Saat itu, Kota Lafayette yang dihuni oleh 25,000 berupaya mempertahankan statusnya sebagai kota kecil dan menjaga kotanya agar tidak tumbuh secara menyebar. Pembangunan hunian vertikal pun dipilih untuk mendukung upaya tersebut. Seorang pengembang telah mengusulkan untuk menempatkan 315 apartemen dengan nilai harga properti yang tinggi di sepanjang Deer Hill Road, berdekatan dengan stasiun Bay Area Rapit Transit, dan melihat pemandangan yang menyenangkan. Peraturan zonasi telah memberi izin untuk pembangunan tersebut, namun gejolak terjadi di lingkungan sosial sekitar yang dapat membuat Terraces tidak dapat terbangun. Penduduk setempat bereaksi terhadap proyek pembangunan tersebut dan melakukan aksi setiap hari Senin selama tahun 2012 dan 2013. Hampir semua tantangan terbesar di Amerika, pada tingkat tertentu, merupakan masalah perumahan. Biaya rumah yang terus meningkat menjadi pendorong utama pemisahan, ketimpangan, serta konflik ras dan generasi. Lebih dari itu, terdapat pula tantangan di sektor lingkungan sebagai implikasi dari perubahan lanskap perkotaan dan tidak adanya rencana yang serius untuk menangani perubahan iklim. Ini tampak dari tidak adanya inisiasi pembicaraan tentang bagaimana mengubah lanskap perkotaan sehingga masyarakat dapat tinggal dekat dengan perkantoran. Menurut McKinsey Global Institute, negara perlu menciptakan 3,5 juta rumah pada tahun 2025, lebih dari tiga kali lipat kecepatan saat ini untuk memperbaiki masalah keterjangkauannya. Untuk memikul angka tersebut membutuhkan pembangunan lebih banyak dari biasanya, berupa perumahan bersubsidi, perumahan tingkat pasar, apartemen, kondominium, koorporasi, dan apartemen di wilayah utama kota-kota seperti di Kota Lafayette. Pada awal 1980an, selama krisis perumahan terjadi, California meloloskan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk merampingkan lahan bagi perumahan, namun hal ini memicu kesenjangan perumahan. Pada akhir Januari, Badan Legislatif menolak S.B. 50, sebuah RUU yang akan mendorong kota untuk menerima banguan berlantai empat hingga lima di daerah yang sarat dengan kemudahan. Upaya pembangunan perumahan terus diperjuangkan. Pada akhir 2018, Minneapolis menjadi kota besar pertama di Amerika yang secara efektif mengakhiri zonasi rumah bagi keluarga tunggal. Oregon mengikuti segera setelah itu. California dan New York telah secara signifikan memperluas perlindungan bagi penyewa. Namun demikian, upaya tersebut terus menghadapi tantangan. Banyak ekonom memberikan kepercayaan pada anggapan bahwa krisis perumahan dapat secara material merusak GDP, dengan memperburuk ketidaksetaraan dan mengurangi peluang, semua kandidat Presiden dari partai Demokrat mengajukan proposal perumahan besar. Apa yang disarankan disini adalah solusi nyata secara humanis. Orang-orang perlu menyadari bahwa tunawisma selalu terkait dengan harga perumahan. Mereka harus menginternalisasi pelajaran dari tunawisma, bahwa bila menginginkan anak-anak mereka memiliki masa depan keuangan yang stabil, maka mereka harus menyediakan ruang bagi masa depan. Pola pembangunan rumah secara menyebar kini perlu dipertimbangkan. Semakin bertambahnya jumlah populasi di suatu kota menjadikan faktor pemicu permukiman terus dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kota. Kejadian yang dialami kota-kota di Amerika Serikat memberikan pembelajaran dalam proses perencanaan kota. Penyediaan perumahan secara menyebar dan tidak terkendali kian menurunkan jumlah lahan terbuka. Hal ini juga berimplikasi terhadap beban bagi generasi mendatang, mulai dari meroketnya harga tanah dan properti, serta biaya lingkungan yang harus ditanggung. Desain kota yang kompak dan memiliki fungsi campuran menjadi langkah yang diambil kota-kota besar di Amerika Serikat. Langkah ini tentu dapat direplikasi di berbagai belahan dunia dalam mencari jalan keluar bagi perencanaan perkotaan. Perencanaan yang didasari oleh skenario dengan memperhitungkan kemungkinan yang akan dihadapi di masa mendatang selalu menjadi kunci dalam penyediaan hunian bagi masyarakat kota secara khusus, serta dalam perencanaan perkotaan pada skala yang lebih luas. Disadur dari Conor Dougherty dalam nytimes.com pada 14 Februari 2020 #Housing #Lafayette #mixlanduse #urbanplanning #compactcity#US

More