My Items

IDENTIFIKASI STUDI KASUS DARI FILIPINA, VIETNAM, DAN INDONESIA Peranan dan Tantangan yang Dihadapi Pedestrian Kini & Mendatang Pada tahun 2045 mendatang, diperkirakan 70% penduduk di dunia akan tinggal di perkotaan. Urban mobility atau yang dikenal mobilitas perkotaan akan menjadi suatu tantangan yang besar bagi kota-kota di dunia yang tentunya. Kegiatan berjalan kaki merupakan moda transportasi non-motorized yang paling efisien dan mudah diakses masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif, dengan berjalan kaki kegiatan esensial manusia untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Dalam perencanaan kota, peruntukan lahan, sistem transportasi, dan sirkulasi pejalan kaki harus dibangun secara sinergis agar menciptakan sebuah kota yang ramah pejalan kaki. Untuk memahami tantangan- tantangan yang dihadapi dalam menciptakan kota ramah pejalan kaki, sangat penting memberikan gambaran kronologis perkembangan pejalan kaki. Pada era modern saat ini, mobilitas pejalan kaki di perkotaan tidak menjadi prioritas dalam pengembangan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengalokasikan jalur khusus bagi pejalan kaki disamping berkembangnya infrastruktur transportasi utama. Saat ini, jalur pejalan kaki tidak hanya dapat berupa trotoar, tetapi juga pavement, sidewalk, pathway, maupun plaza dan mall. Indikator untuk merancang kota yang ramah pejalan kaki Walkable City merupakan konsep sentral dalam kebijakan TOD dimana konsep pembangunan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilisasi dan termasuk alternatif perencanaan kota untuk pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan biaya transportasi. Melalui Permen PU No. 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan telah memberikan ketentuan- ketentuan terkait area pejalan kaki. Jalur pejalan kaki memerhatikan standar kesesuaian ukuran jalur, fungsi, keamanan, serta kemudahan akses oleh pengguna jalan. Berikut beberapa Indikator Walkable city berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan : Mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kemudahan interaksi sosial bagi semua pejalan kaki termasuk pejalan kaki berkebutuhan khusus; Menerapkan ¼ bahu jalan dan dapat diakses langsung oleh pejalan kaki; Melayani pejalan kaki untuk dapat mencapai halte dengan jarak maksimal 400 meter atau dengan waktu tempuh maksimal 10 menit Memiliki hirarki penggunaan dengan mempertimbangkan volume pejalan kaki. Memiliki fasilitas untuk membantu mobilitas pengguna jalan, seperti ramp pejalan kaki untuk memberikan kenyamanan dalam berjalan serta membantu pejalan kaki berkebutuhan khusus (disabilitas) agar dapat mudah melintas Terhubung dengan prasarana jaringan pejalan kaki lain yang berseberangan melalui penyediaan penyeberangan sebidang, jembatan penyeberangan, atau terowongan penyeberangan Terhubung dengan tempat pergantian moda transportasi seperti halte atau shelter kendaraan umum Memenuhi standar penyediaan pelayanan prasarana jaringan pejalan kaki dengan bervariasi sesuai dengan ukuran dan dimensi berdasarkan tingkat volume pergerakan di ruang pejalan kaki Mempertimbangkan tipologi jalur pejalan kaki seusai dengan peruntukan ruang Menyediakan rambu dan marka yang menyatakan peringatan/petunjuk bagi pengguna jalan jika berpotongan dengan jalur lalu lintas kendaraan Mempunyai jarak pandang yang bebas ke semua arah,kecuali terowongan Memperhatikan peruntukan bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus dalam perencanaan teknis lebar jalur dan spesifikasi teknik. (Permen PU No. 3 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan) Pearl Project : Pearl Drive Street, M. Manila, Philippines Pada tahun 2023, Kota di Filipina terdapat satu permasalahan penting terkait dengan adanya isu urban street life , yaitu living space di perkotaan. Hal ini menjadikan reklamasi sebagai pilihan bagus untuk menciptakan konsep tersebut dan pengembangan komunitas bagi masyarakat Filipina. Salah satunya, kawasan Pearl Drive dikenal sebagai jalanan perkotaan di Kota Pasig, Filipina. Kawasan ini memiliki karakteristik dengan adanya jalan dua jalur dengan panjang sekitar 500 m, tinggi bangunan komersial sebesar 136 lantai, vertical housing yang sebagian besar bertingkat tinggi, 6 hotel dalam jarak 50 meter dari jalan raya, 1 universitas dengan lebih dari 2.000 pelajar, 2 supermall dan pusat kereta berjarak lima belas menit berjalan kaki. Adanya karakteristik tersebut, diyakini kawasan Pearl Drive memiliki potensi kerumunan yang tinggi karena terdapat sirkulasi pengguna yang digunakan sebagai jalan umum baik untuk transportasi maupun pejalan kaki setiap harinya. Permasalahan ini dikuatkan dengan adanya kawasan Pearl Drive belum memiliki jalur pejalan kaki yang layak karena hanya terdapat blok kecil seperti trotoar yang lebarnya tidak dapat menampung pejalan kaki. Selain itu, adanya parkir liar mobil pada kawasan tersebut juga mengganggu pengguna jalan dan estetika kota. Oleh karena itu, adanya dikenal sebagai Pearl Project hadir untuk mengembangkan aktivitas berjalan kaki dan hampir mendapatkan 6.500 suara serta bekerja sama dengan pemerintah Kota dan Ortigas Land. Pearl Project bekerja sama dengan PGAA Creative Design, firma arsitektur lanskap, dengan membuat rencana pengembangan kawasan Pearl Drive dengan konsep membangun taman dan perbaikan fasilitas sekitarnya. Harapan dengan adanya implementasi rencana tersebut dapat menyejahterakan setiap pengguna jalan di Kawasan Pearl Drive. “A city’s street shouldn’t just be safe, they should also pleasureable. Pearl has what it takes to become a great street.But to achieve this future,Pearl Drive has to change.It has to put peoplefirst” Dr. Philip Samuel Z Peckson, Ph.D Assistant Professor at The University of Asia and the Pacific Jalur Pedestrian di Jalan Kota Ho Chi Minh, Vietnam Kota Ho Chi Minh cukup mudah dilaluidengan berjalan kaki, karena kotanya tidak terlalu besar. Selain itu Kota Ho Chi Minh merupakan pusat perekonomian dan hiburan kota, serta kota terbesar di Vietnam dengan jumlah pendudukhampir 9 juta jiwa dan selalu bertambah setiap tahunnya. Kota ini menjadi lokasi strategis karena terdapatkantor pemerintahan yang memiliki gedung - gedung menjulang tinggi dan terkonsentrasi.
Jalanan di Kota Ho Chi Minh terkenal penuh dengan pengendara sepeda motor sehingga bisa jadi cukup menakutkan bagi pengunjung yang baru pertama kali berkunjung. Oleh karena itu, timbul permasalahan ketimpangan ruang bagi masyarakat, khususnya untuk pengembangan jalur pedestrian. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang tidak memiliki mobil atau alat transportasi lainnya tidak dapat berlalu lalang ke suatu tempat denganmudah. Adanya permasalahan tersebut, ISCM (Institute of Smart City and Management) selaku pihak yang mengembangkan proyek dan penelitian yang berkaitan dengan Simulasi Perkotaan, Realitas Virtual, Program menuju strategi Kota Cerdas di Vietnam menggagas tiga lokasi pejalan kaki yang direvitalisasi untuk pengembangan jalur pedestrian yang berkelanjutan, yaitu Nguyen Hue Street, Book Streetz , dan Bui Vien Street . Jalan Nguyen Hue yang sebelumnya merupakan kanal air, akhirnya berubah menjadi jalur pejalan kaki pertama di Kota Ho Chi Minh yang didesain dengan lebar 64 m dan panjang 670 m serta menampilkan beberapa atraksi di jalan ini seperti live music, water feature, public space, sanitasi, dan fasilitas terbaru.kawasan ini juga dilengkapi dengan kedai kopi dan menghadirkan kegiatan masyarakat Vietnam seperti perayaan tradisi lokal. Bui Vien Street, tepatnya di Kota Saigon digagas sebagai lokasi perayaan atau pesta bernuansa western street oriented di malam hari karena keramaian multietnis yang cukup populer. Kawasan pada jalan ini terdapat fasilitas seperti bar, kedai, hotel, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Sebaliknya dari Bui Vien Street, terdapat kawasan Book Street yang berjarak 3 km dari Bui Vien Street telah dikembangkan di Kota Ho Chi Minh dengan konsep unik, yaitu bazar buku dan area pameran. Kawasan ini menjadi yang pertama di Vietnam dengankonsep ruang terbuka publik. Setiap orang dapat merasakan dan menikmati budayamembaca di Jalan Buku Kota Ho Chi Minh. Dari digagasnya ketiga lokasi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan budaya berjalan kaki yang ramah lingkungan, interaktif, dapat meningkatkan perekonomian, dan mendukung acara komunitas dan seni. Beberapa hal harus diperhatikan dalam pengembangan kegiatan di jalur pedestrian di Vietnam seperti keamanan wisatawan, waktu wisata, kualitas fasilitas dan area parkir dengan menerapkan desain lanskap, pemeliharaan furnitur, dan aktivitas masyarakat setempat. Revitalisasi Infrastruktur Jalan di Sudirman, Indonesia Bertambahnya kendaraan bermotor di Kota Jakarta untuk moda transportasi sehari-hari, diyakini sebagai salah satu biang memburuknya kualitas udara perkotaan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan besar yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan kendaraan umum, mengayuh sepeda,maupun berjalan kaki. Hal ini sejalan dengan ide revitalisasi infrastruktur jalan di Kota Jakarta yang berfokus memberi ruang untuk pejalan kaki. Salah satunya, Kawasan Jalan Sudirman merupakan kawasan yang sering dilalui oleh pengguna jalan dan angkutan, termasuk pejalan kaki. Sejak awal tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an, penyediaan fasilitas sirkulasi di kawasan ini, yakni berupa ruang pejalan kaki yang masih kurang memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Ide revitalisasi Jalan Sudirman secara konseptual muncul pada tahun 1981 dengan adanya perencanaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pertamanan dan DPUPR. Pejalan kaki menjadi fokus perencanaan sepanjang kawasan Sudirman- MH.Thamrin, Jakarta. Tata jalan ibu kota saat ini mengembangkan konsep transportasi aktif dan transit yang berfokus pada jalur pedestrian dan pesepeda. Revitalisasi jalan pedestrian Sudirman berfokus pada trotoar yang dibangun lebih lebar dengan ukuran antara 8-12 meter dan didesain ramah bagi penyandang disabilitas, anak-anak hingga lansia. Di sepanjang trotoar itu disediakan jalur sepeda, jalur khusus difabel, ruang hijau, ruang aktualisasi seni budaya hingga 'walk of fame' bertuliskan nama para mantan atlet berprestasi. Revitalisasi trotoar dilakukan untuk mendukung program integrasi angkutan umum dan pengendalian kualitas udara di Jakarta. Selain itu, adanya integrasi jalur pedestrian dan transit transportasi umum seperti MRT, Trans Jakarta, dan KRL di Jakarta dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) saling terhubung agar orang - orang dapat berlalu lalang dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Pada saat ini, trotoar yang dapat dilalui pejalan kaki dan halte angkutan umum hanya tersedia di jalan utama, sedangkan trotoar yang menghubungkan kawasan perumahan dengan jalan utama kondisinya kurang layak dan banyak digunakan sebagai tempat jajanan kaki lima atau tempat parkir. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan konektivitas sirkulasi lebih layak terkait kualitas dan jumlah trotoar yang memadai diperlukan agar transportasi umum bisa menjadi pilihan utama masyarakat Jakarta untuk bepergian. Korespondensi Penulis Muhammad Firdaus/ firdausdanoe@gmail.com

National Urban Forum Webinar Working Group 3: Spatial Development National Urban Forum National Urban Forum (NUF) merupakan wadah inklusif pada level nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membentuk visi bagi pengembangan kota yang berkelanjutan sejalan dengan N ew Urban Agenda and Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun ini, kegiatan NUF juga dilakukan untuk mengintegrasikan rangkaian acara perayaan Hari Habitat Dunia - Hari Kota Dunia 2023 di Indonesia. Latar belakang dari adanya NUF berawal dari permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan di kota yang disebabkan laju urbanisasi yang tinggi, sehingga adanya implementasi NUA dengan prinsip “ Leave No One Behind ” yang menyoroti inklusivitas dan menghindari segregasi. Berkenaan dengan itu, PBB juga menetapkan rangkaian Hari Habitat Dunia setiap bulan Oktober sebagai refleksi kondisi kota dunia dan pemenuhan hak dasar penduduk atas tempat tinggal yang layak, hal ini mendorong Seknas Habitat di Indonesia sebagai knowledge hub dalam penyebaran capaian dari isu perumahan/permukiman dan mengikutsertakan berbagai stakeholder hingga masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif. Isu, Tantangan, dan Konsep Sistem Perkotaan di Indonesia Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dan lebih dari 57% dari penduduknya tinggal di kota. Kota merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat daya saing suatu negara, dan dalam beberapa versi peta dunia terkait daya saing perkotaan seperti knowledge center dan smart city , Indonesia tidak ada di dalam peta tersebut. Isu yang sangat berkaitan dengan perkotaan adalah urbanisasi, banyak yang menilai urbanisasi berkaitan dengan fenomena kemiskinan, ketimpangan, dan konsumsi lahan pertanian yang besar. Padahal di beberapa negara, urbanisasi mampu menjadi daya ungkit untuk mempercepat kemajuan ekonomi seperti halnya di Cina dan India melalui penerapan kebijakan urbanisasi sebagai faktor utama untuk mendorong kemajuan ekonomi. Sementara di negara-negara Eropa Tengah dan Utara, laju urbanisasi mampu menjadi hinterland kota besar di sekitarnya dan tidak menunjukkan ketimpangan yang mencolok dengan kota yang ditopang. Lalu di negara-negara eksportir hasil pertanian terbesar seperti AS, Australia, dan Israel adalah negara-negara dengan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi namun dapat menstabilkan produktivitas lahan pertaniannya. Dari contoh beberapa negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa urbanisasi bukanlah penyebab utama dari masalah-masalah perkotaan seperti yang diasumsikan oleh banyak orang. Kesalahpahaman tersebut menandakan bahwa adanya tantangan urbanisasi di Indonesia seperti pembangunan sosial dan institusi lebih lambat dari pertumbuhan fisik dan ekonomi, ketimpangan antara kota-kota besar dengan kota-kota kecil/sedang, peran swasta yang lebih banyak dibanding peran pemerintah, dan informalitas pengelolaan perkotaan. Selain itu di Indonesia sering memaknai kota sebagai morfologis “ Space of place ” yang fokus terhadap konsentrasi bangunan/infrastruktur /cahaya malam (fisik), penduduk (sosial), dan kapital (ekonomi), padahal untuk sekarang sangat penting untuk memaknai kota sebagai relasional “ Space of flows ” yang fokus terhadap konsentrasi aliran/relasi SDA (fisik, orang/informasi (sosial), dan barang (ekonomi). Jika dilihat dari perkembangan kota di Indonesia, ada 3 hal yang saling berinteraksi yaitu institusi/kelembagaan, morfologi/fisik, dan pergerakan/sistemnya. Dalam sistem perkotaan di indonesia terbagi menjadi 3: Economically driven/organic , paling banyak di kota-kota di Indonesia, persoalannya meliputi komuter, migrasi, daya saing, keberlanjutan, dan kelembagaan Economically driven/organic , paling banyak di kota-kota di Indonesia, persoalannya meliputi komuter, migrasi, daya saing, keberlanjutan, dan kelembagaan Physically/property driven , banyak di otonomi-otonomi daerah, persoalannya meliputi fragmentasi ruang, segregasi, dan identitas Skala sistem kota semakin hari semakin multilayer baik secara fisik, ekonomi, dan tata kelola nya, semakin besar lingkupnya maka semakin kompleks juga urusan tata pengelolaan perkotaannya karena interaksi yang terjadi bukan hanya antar kota besar dan kota kecil, namun juga terjadi antar metropolitan bahkan antara kawasan perkotaan besar. Kawasan metropolitan yang merupakan kawasan yang dikelilingi kawasan pinggiran atau jejaring kota-kota yang berdekatan dan saling menunjang (kota-kota satelit) memiliki permasalahan yang harus dievaluasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan koordinasi horizontal antara lembaga-lembaga lokal. Jika ditarik lebih jauh, pada kenyataannya persoalan perkotaan di Indonesia tidak hanya berhenti di Kawasan Metropolitan, dengan adanya pembangunan jalan tol, kereta cepat, dan lain sebagainya menyebabkan interaksi antar metropolitan (Mega-urban) menjadi sebuah bom waktu seperti persoalan interaksi Jakarta-Bandung, Surabaya-Malang, Balikpapan-Samarinda, dan lain sebagainya. Dalam persoalan interaksi antar kawasan metropolitan akan muncul isu-isu seperti alih fungsi lahan, koordinasi antar berbagai sektor. Dengan adanya kawasan mega-urban, jaringan (koridor) antar wilayah mega-urban (Megaregion) menjadi alasan adanya berbagai mega proyek nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kota Transit, dan lain-lain akan menjadi sistem spasial lintas kawasan mega-urban. Berbicara mengenai pembangunan high-speed railways , permasalahan megaregion ini merupakan platform yang tepat untuk pembangunan high-speed railways tersebut. Di samping hal tersebut, megaregion ini juga berpotensi memunculkan isu-isu seperti isu ekologi, ketahanan pangan, energi-air, ketimpangan wilayah, daya saing wilayah, hingga isu koordinasi vertikal (nasional-lokal). Beralih ke struktur sistem kota, di Indonesia sistem spasial cenderung berbasis pada monosentrik pada skala lokal-regional (kawasan) dan untuk skala yang lebih luas regional-interregional (sistem) lebih mengikuti sistem hierarkis. Mengevaluasi hal tersebut, sistem perkotaan yang polisentrik seperti Rebana dan konsep Triangle di IKN itu menjawab tantangan-tantangan yang ada di sistem perkotaan yang ada sekarang. Seperti Jabodetabek sudah mengindikasikan sistem perkotaan yang bukan monosentrik, namun konstruksi kebijakan spasial kita masih cenderung kepada monosentrik dengan melihat Jakarta sebagai pusat dari kawasan sekitarnya. Untuk permasalahan lintas kota, jejaring antar kota baik fisik (jalan, listrik, komunikasi) maupun non fisik (interaksi aktor dan lembaga) harus diperhatikan. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia perkembangan spasial di Indonesia berbentuk akan cenderung berbentuk koridor. Konsep perencanaan koridor perencanaan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, koridor perkotaan ini merupakan konsep perkotaan yang anti-sprawl yang bersifat alamiah/mudah dibangun di Indonesia karena berbentuk kepulauan. Selain itu terdapat efisiensi/konektivitas/daya saing melalui infrastruktur dan aksesibilitas yang mendorong pemerataan karena berpotensi membentuk pusat pertumbuhan baru, rantai pasok, dan hinterland . Di samping itu, koridor perkotaan juga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya konurbasi (penyatuan fisik kota) dan meningkatkan segregasi sosio-spasial, pengembangannya juga mudah didikte oleh pasar baik pasar regional maupun global dan pengelolaan dari konsep koridor perkotaan ini cukup kompleks karena cenderung lintas administrasi. Sehingga dari kelebihan dan kekurangan tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk mencari pola yang paling sustainable dan menguntungkan. Sudut Pandang Sistem Perkotaan dalam Perencanaan Spasial Perkembangan urbanisasi di Indonesia sangat tinggi dan diperkirakan oleh Bappenas hingga 80% pada periode lalu dan sekarang diturunkan di angka sekitar 60% Sebagian besar dari urbanisasi ini juga adalah munculnya perkotaan di Jawa, Sumatera Selatan, dan beberapa di Sulawesi. Dengan munculnya IKN juga merupakan pemicu percepatan pengembangan perkotaan di Kalimantan. Di berbagai negara, terkait urbanisasi ada yang dinamakan primate city atau kota pertama (Indonesia: Jakarta) yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2 kali lipat dari kota kedua di negara tersebut. Primate city ini merupakan bagian penting dari kontribusi ekonomi negara, dalam konteks Indonesia terdapat Kota Jakarta dan Surabaya yang berpotensi terbentuknya koridor di pantai utara. Di Jakarta sudah berkembang urban regions dengan employment center yang berpotensi menjadi metropolitan baru. Kondisi land market di Indonesia yang sangat luar biasa berimplikasi dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, maka harus diperhatikan khususnya pada ketersediaan lahan seperti lahan pangan dan lain sebagainya karena industrialisasi di Indonesia terus berkembang. Namun di dalam konteks kontribusi ekonomi, yang menunjukan peningkatan di tren terakhir adalah sektor pangan, sedangkan di dalam sektor industri pengolahan malah menunjukan tren menurun. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan koridor dari Jakarta ke timur perlu diperhatikan, sektor yang sedang dikembangkan adalah sektor industri, namun pada kenyataannya sektor industri banyak menyebabkan kerugian hingga akhirnya yang banyak dikembangkan adalah bisnis properti yang nantinya berpotensi menyebabkan permasalahan pada air bersih dan persampahan. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pengembangan perkotaan tersebut, terdapat 7 KSN perkotaan dari total 76 KSN di dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan terdapat pengembangan berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan industri (KI) di sepanjang jalur dari mulai Cilegon hingga Surabaya menjadi salah satu pendorong terbentuknya sebuah koridor metropolitan. Di Indonesia secara hierarki memiliki pusat-pusat pelayanan dari mulai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), hingga Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN di Indonesia terdiri dari Ibu Kota Provinsi yang mestinya antar PKN ini terhubung dengan sistem jaringan seperti jalan atau rel kereta api agar kegiatan ekonomi bisa tumbuh dan berjalan. Namun dengan adanya infrastruktur penghubung tersebut, akan berdampak juga pada hilangnya koneksi hierarkinya. Pengembangan koridor perkotaan ini selain sudah ada di Jawa, telah berjalan di Sumatera dan diperkirakan akan terjadi di Kalimantan. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan koridor perkotaan ini perlu diperhatikan dengan berbagai potensi tadi agar dapat tetap sustainable untuk kedepannya. Pengelolaan Risiko dalam Pengembangan Spasial Salah satu tantangan pengembangan perkotaan di Indonesia adalah adanya banyak kejadian bencana. Kejadian bencana terdiri dari 2 faktor utama yaitu kerentanan dan ancaman/bahaya, kedua faktor utama dari bencana tersebut harus bertemu dalam 1 waktu yang sama sehingga bencana dapat terjadi. Di dalam konteks pengelolaan risiko, pengembangan dilakukan dengan mencoba untuk menghindari kedua faktor tersebut yang terdiri dari menurunkan kerentanan dan mengurangi potensi terjadinya ancaman (beberapa bencana, potensi ancaman tidak bisa dikurangi seperti gempa). Di dalam konteks SDGs, kebencanaan sudah menjadi perhatian dunia bahwa resiliensi harus masuk ke dalam sustainabilitas. Resiliensi terdiri dari 3 kata kunci, yang pertama adalah bagaimana ketika bencana terjadi bisa meredam kejutan-kejutan akibat dari bencana tersebut sehingga tingkat stress warga atau dampak lain dari bencana bisa dikurangi. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa kembali lagi kepada situasi normal atau bahkan kepada situasi yang lebih baik lagi. Kata kunci ketiga terkait learning and adaptation atau belajar untuk menghadapi bencana-bencana berikutnya. Dalam pemahaman sustainable development sekarang telah dimasukan faktor resiliensi, khususnya pada bagaimana kita bisa mencegah dan mengurangi dampak yang dihasilkan oleh sebuah bencana jauh-jauh hari melalui pembangunan yang disertai dengan resiliensi. Kejadian bencana di Indonesia sangat meningkat tajam dimulai pada tahun 2000-an hingga sekarang. Selain itu, permasalahan emisi di Indonesia juga sama terus meningkat, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura yang meskipun memiliki lingkungan yang hampir sama, negara-negara ini bisa dibilang berhasil dalam menangani permasalahan emisi. Dalam berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan iklim dan kebencanaan saling berkaitan dan menjadi tantangan pembangunan di Indonesia untuk kedepannya. Salah satu permasalahan lain dalam pembangunan di Indonesia adalah adanya Urban Heat Island berkaitan dengan meningkatnya run-off yang berpotensi menyebabkan banjir. Untuk menghindari isu dan permasalahan tersebut, maka pengembangan kota-kota di Indonesia harus dipersiapkan. Pertama dengan kampanye terkait pentingnya pemahaman isu dan permasalahan risiko bencana baik bersama masyarakat maupun dengan berbagai pihak lainnya. Selanjutnya adalah dengan mengintegrasikan faktor risiko ke dalam perencanaan salah satunya dengan menyusun rencana penanggulangan bencana dan kajian risiko bencana yang baik yang sering kali pada pengembangan tata ruang sebuah kota tidak diikutsertakan. Selain itu, pentingnya me-manage proses pembangunan untuk menghindari adanya risiko. Evaluasi dalam rencana juga penting dilakukan, dalam sistem perencanaan di Indonesia dilakukan sebanyak 1 kali dalam 5 tahun dan bisa lebih, namun perlu diperhatikan lagi apakah evaluasi tersebut bersifat objektif terhadap pengurangan risiko. Selain itu, sangat penting untuk mengkaji kembali kebijakan bangunan di kota-kota di Indonesia. Di Surabaya dalam merespon adanya banjir, ada regulasi untuk mengurangi beban drainase kota dengan mengakomodasi air limpasan dengan menyediakan kolam tampung ( long storage ). Lalu dari sisi emergency response , kota-kota di Indonesia harus didesain untuk bisa mem- backup situasi kedaruratan terutama kota-kota yang pernah mengalami bencana karena berpotensi mengalami bencana serupa. Dari sisi regulasi bisa mendorong kavling-kavling besar untuk menyediakan infrastruktur dasar seperti air bersih dalam peningkatan volumenya sehingga didapat back up untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Edukasi kepada masyarakat juga sangat penting karena salah satu faktor kerentanan adalah kerentanan sosial yang di dalam konteks pengembangan kota adalah kerentanan dari masyarakat kota itu sendiri agar memiliki kapasitas terkait ketahanan bencana. Sudut Pandang Kebencanaan dalam Perencanaan Spasial Berdasarkan data dari BMKG pada tahun 2020-2030 ada peningkatan suhu udara di Indonesia, dan juga ada prediksi kecenderungan musim kemarau akan semakin panjang dan pergantian musim tidak menentu lalu ketika musim hujan datang itu akan langsung lebat. Perubahan-perubahan ini tentunya akan berdampak pada kerentanan kota-kota di Indonesia. Selain itu, ada beberapa isu strategis dalam lingkungan hidup dan bencana, antara lain: Deplesi SDA dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Pelanggaran Hukum SDA dan Lingkungan Hidup Tingginya Kerentanan dan Risiko Bencana Peningkatan Potensi Dampak dan Bahaya Perubahan Iklim Perlunya Penanganan Perubahan Iklim yang Lebih Holistik Upaya pengurangan risiko bencana dan pengelolaan kebencanaan di ranah perencanaan spasial tidak jauh dari teori resilien yang mengacu pada bagaimana alam menyeimbangkan dirinya. Teori ini tidak hanya ditekankan kepada ekologi saja, namun juga pada sosial-ekologinya atau pada kapasitas masyarakat. Dalam konteks perkotaan, kota yang resilien itu ditekankan kepada kapasitas baik itu kapasitas masyarakat, kelembagaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tingkat resiliensi dari sebuah kota dapat dilihat dari 7 kualitas yang dimiliki antara lain adalah: Kemampuan untuk mengatur sumber daya Kekuatan yang meminimalisir kegagalan Mempunyai kapasitas cadangan Kemampuan untuk belajar Memiliki strategi alternatif Komunikasi dan konsultasi secara inklusif Sistem yang terpadu Untuk mewujudkan kota yang resilien, bukan hanya untuk mengurangi risiko, tetapi jangka panjangnya harus juga fokus terhadap peningkatan kesejahteraan/kualitas hidup dari mulai masyarakat hingga keanekaragaman hayati. Dalam upaya pengelolaan bencana juga sudah ada kerangka kebijakan di berbagai level hierarkis di Indonesia, untuk pembiayaannya pun penting untuk ada alokasi baik APBN, APBD, bahkan sampai ke tingkat rumah tangga perlu juga ditingkatkan. Pelaksanaan pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan dengan mengintegrasi/mensinergikan antara rencana strategis dengan rencana tata ruang dari level nasional hingga kabupaten/kota. Di dalam perumusan RDTR sudah ada tercantum pengelolaan risiko bencana ini di dalam KLHS terkait climate change dan isu lingkungan lainnya dan ada ketentuan khusus juga terkait kawasan rawan bencana di dalam muatan RDTR agar dapat mengefektifkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Korespondensi Penyusun Andhika Dwipayana / dwipayanaandhika@gmail.com

Tahukah Anda bahwa Indonesia masuk ke dalam formasi Cincin Api Pasifik atau yang dikenal dengan Ring of Fire ? Formasi ini menggambarkan rangkaian gunung api sepanjang 40.000 km dan lempeng aktif yang membentang di Samudera Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana, terutama gempa bumi, erupsi gunung api, hingga tsunami. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2021 menunjukkan status potensi bencana sedang hingga tinggi diseluruh daerah. Sebanyak 293 kota/kabupaten dengan indeks risiko sedang dan 221 kota/kabupaten dengan indeks risiko tinggi. Secara global, The World Risk Index pada tahun yang sama juga menempatkan Indonesia pada peringkat 38 dari 181 negara paling rentan terhadap bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggambarkan siklus penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu: i) pra-bencana atau situasi normal tidak terjadi bencana; ii) saat terjadi bencana dengan fokus tanggap darurat ( response ) dan bantuan darurat ( relief ); dan iii) pasca-bencana dengan kegiatan pemulihan ( recovery ), rehabilitasi ( rehabilitation ), dan rekonstruksi ( reconstruction ). Seluruh tahapan tersebut melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan memulihkan masyarakat yang terdampak bencana. Masyarakat Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi bencana gempa bumi ekstrem yang memicu terjadinya tsunami, likuefaksi, dan tanah longsor pada tahun 2018. Unicef (2018) pada masa tanggap darurat mencatat setidaknya 1,5 juta orang terdampak dari bencana tersebut, dimana sekitar 2.000 orang meninggal dan 212.000 orang dinyatakan hilang. Bencana tersebut juga menimbulkan kerusakan bangunan dan infrastruktur dasar. BNPB memperkirakan kerugian mencapai lebih dari 13,82 triliun akibat kerusakan pada 68 ribu unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, 168 titik jalan dan 7 unit jembatan yang mengalami rusak berat. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di lokasi terdampak di Sulawesi Tengah dengan fokus pemulihan sektor perumahan, permukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur. Pembangunan kembali pascabencana tidak hanya difokuskan untuk mengembalikan kondisi rumah dan infrastruktur, namun juga memperkuat ketahanan bangunannya untuk mengurangi potensi kerusakan berat di masa mendatang. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung sejak tahun 2019 dan telah berhasil membangun 1.679 unit rumah, merehabilitasi dan merekonstruksi 58 sekolah, 1 perguruan tinggi, 4 fasilitas kesehatan, dan 3 bangunan publik lainnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan rehabilitasi berbagai ruas jalan, jembatan, tanggul laut, hingga sarana irigasi. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berlangsung, terutama untuk pembangunan rumah permanen hingga sekitar 6.000 unit. Seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan akan selesai di akhir tahun 2024. Dalam Webinar Hari Habitat 2022 oleh Pusat Studi Infrastruktur Indonesia, Kementerian PUPR membagikan best practice proses pemulihan pascabecana di Sulawesi Tengah. Kawasan wisata pesisir pantai di Silae, Lere, Besusu Barat, dan Talise (Silebeta) merupakan salah satu lokasi terdampak parah dari kejadian tsunami di Teluk Palu. Penataan pascabencana kawasan tersebut dirancang untuk menurunkan dampak dan risiko bencana tsunami di masa depan dengan adanya tanggul pantai dan rehabilitasi drainase sepanjang 7 km. Selain itu, rehabilitasi RS Anutapura Kota Palu dilakukan dengan fitur Lead Rubber Bearing (LRB) yang terdiri dari beberapa lapis karet sintetik atau alami yang memiliki nisbah redaman kritis antara 2 sampai 5 sebagai dasar isolator yang dapat mereduksi kekuatan gempa pada bangunan. Proses penanganan pascabencana oleh Kementerian PUPR juga berupaya untuk meningkatkan kapastias kebencanaan masyarakat dan pemerintah setempat, melalui kegiatan: 1) sosialisasi bahaya bencana, cara menghadapi bencana, early warning system dan pengelolaan terpadu untuk mencapai tujuan pelestarian ekologi, mitigasi bencana dan pemanfaatan ruang; 2) manajemen pengetahuan kebencanaan melalui penyediaan bahan komunikasi peningkatan pemahaman dan adaptasi bencana; dan 3) penyusunan advis teknis standar, pedoman dan manual, pelatihan, inspeksi, serta sertifikasi technostructure, prime mover, dan clearing house . Bencana yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah menjadi refleksi dalam proses perencanaan pembangunan di masa depan. Fokus pemulihan yang tidak hanya sekadar mengembalikan rumah dan infrastruktur ke kondisi semula, namun juga menambah kekuatannya sehingga menurunkan risiko kerentanan bencana di sekitar masyarakat. Proses interaksi dan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta transfer pengetahuan selama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah memperkuat kapasitas kesiapsiagaan berbagai pihak, terutama mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana.

Forum Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 berlangsung di Nusa Dua, Bali, 23-28 Mei 2022. Forum ini berfokus kepada evaluasi tengah waktu Kerangka Kerja Sendai, setelah ditetapkan pada 2015 dalam Konferensi Dunia untuk Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang. GPDRR 2022 menjadi kesempatan penting untuk memastikan pencapaian tujuh target dalam kerangka kerja. GPDRR 2022 merupakan forum global pertama yang telah berlangsung secara offline ditengah pandemi global Covid-19. Pelaksanaan forum ini menunjukkan keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia, dan tingginya kepercayaan terhadap pengalaman Indonesia dalam menangani bencana. Selama beberapa hari pelaksanaan forum ini terdapat beberapa ' takeaways ' yang dapat menjadi pembelajaran dan perhatian Indonesia dimasa mendatang. Konsep Resiliensi Berkelanjutan Pemerintah Indonesia menawarkan konsep Resiliensi Berkelanjutan kepada dunia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan GPDRR 2022. Presiden menyampaikan empat hal terkait konsep resiliensi berkelanjutan yaitu pertama, penguatan budaya dan kelembagaan siaga bencana antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Penulis merekomendasikan agar Indonesia mendokumentasikan, serta menyebarluaskan berbagai indiginious/local knowledge dari berbagai daerah sebagai alat pengurangan risiko bencana, salah satu contohnya kulkul yang digunakan Jokowi dalam membuka forum. Dalam budaya Bali, kulkul digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat tradisional termasuk untuk memberikan peringatan akan bencana. Kedua, investasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Ketiga, Pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh perubahan iklim. Menjadi suatu keharusan dalam pembangunan masa depan untuk memastikan aspek tangguh bencana dan perubahan iklim diakomodasi dalam perencanaan dan konstruksi infrastruktur dan bangunan gedung. Hal ini sesungguhnya telah didukung dengan regulasi dan hukum Indonesia, namun penulis menekankan kepada law enforcement dari berbagai aturan yang telah ada. Keempat, komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global mulai di tingkat nasional sampai daerah. Pengurangan risiko bencana merupakan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam forum ini menekankan perlunya Kerjasama Penta Helix dalam pengurangan risiko bencana yaitu antara pemerintah, komunitas, media, akademisi dan bisnis. Penulis menekankan pentingnya shifting dari komitmen kelima pemangku kepentingan ini menjadi aksi nyata dalam pengurangan risiko bencana. Kelimanya saling terkait dan menguatkan peran masing-masing, contohnya dalam menyediakan Early Warning System (EWS), pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan dan penyusunan rencana, sedangkan akademisi berperan dalam riset dan penemuan inovasi terbaru EWS, untuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh sektor bisnis untuk memproduksi teknologi yang ada. Media akan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi di masyarakat dan komunitas sehingga pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang tangguh dan tanggap bencana. ' Cross-Cutting ' Sektor: Sains, Teknologi dan Pembiayaan Pegurangan risiko bencana bukan saja memerlukan partisipasi multi-stakeholder, namun juga memerlukan penanganan multi-sektor. Keberadaan komunitas yang tangguh dan tanggap bencana perlu didukung dengan teknologi, pembiayaan dan ilmu pengetahuan yang memadai. Dunia perlu saling transfer teknologi dan ilmu pengetahuan untuk saling menguatkan dan mewujudkan kesetaraan dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana. Selain itu, pembiayaan yang terencana juga menjadi salah satu kunci mendukung pengembangan teknologi dan sains terkait bencana, sebagai contoh nyata kita dapat belajar dari Sendai. Melalui pembiayaan riset di Tohoku University, Kota Sendai mampu menjadi kota tangguh bencana dunia. Investasi pengurangan risiko bencana telah terbukti menurunkan kerugian finansial akibat bencana. Data Ministry of Land, Infrastructure and Transportation Jepang menyatakan bahwa 71,6 Miliar Yen investasi akan menyelamatkan 550 Miliar Yen kerusakan yang disebabkan bencana, atau dengan kata lain efektivitas investasi pengurangan risiko bencana sebesar 7,7 (sangat efektif). Pembiayaan dan investasi bencana menjadi salah satu topik utama dalam GPDRR 2022. Penulis mendukung dan mendorong pemerintah untuk serius dalam penyediaan pembiayaan bencana dalam bentuk pooling fund , sehingga Indonesia menjadi tangguh secara finansial sebelum dan ketika bencana datang. Tak jarang instrumen pembiayaan yang kurang tepat dapat menghambat penanganan bencana yang memerlukan kecepatan dalam implementasinya. Selain itu, sektor privat seperti perusahaan teknologi dan terkait konstruksi perlu didorong untuk mengembangkan teknologi pengurangan risiko bencana seperti EWS, radar, dan teknik konstruksi tahan gempa. Komunitas sebagai Kunci Pengurangan Risiko Bencana Inklusif bukan kata baru dalam dunia pembangunan. Inklusif secara sederhana diartikan sebagai pelibatan semua pihak ( stakeholders ), keterbukaan, tidak mengesampingkan pihak manapun dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berusaha melibatkan seluruh stakeholder dalam pengurangan risiko bencana, namun pelibatan masyarakat perlu menjadi perhatian utama dimasa mendatang. Hal ini perlu menjadi penekanan utama mengingat masyarakat dan komunitas yang menjadi kelompok terdampak utama ketika bencana terjadi. Pengurangan risiko bencana harus dimulai dari masyarakat dan komunitasnya. Oleh karena itu, pembentukan komunitas yang siap dan tanggap bencana perlu dilakukan secara masif terutama masyarakat dan komunitas yang marjinal di daerah yang memiliki tingkat risiko dan kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Peningkatan komunitas secara kualitas dan kuantitas perlu dilakukan secara sengaja dan implisit dalam Strategi Pengurangan Risiko Bencana. Keberadaan komunitas tangguh dan tanggap bencana juga menjadi corong informasi masuk dan keluar terkait pengurangan risiko bencana, dan juga penanganan bencana.

Bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah telah dua tahun berlalu. Namun, peristiwa yang terjadi pada 28 September 2018 silam masih melekat dalam ingatan para penyintas di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala). Masih tergambar dengan jelas bagaimana para penyintas merespon bencana yang datang secara tiba-tiba. Masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi cenderung bertahan ketika gempa skala kecil terjadi, sedangkan masyarakat Kabupaten Donggala yang lekat dengan laut memiliki kemampuan dalam memahami tanda-tanda alam sehingga bergegas melakukan evakuasi sejak gempa berskala kecil. Sesaat setelah bencana, penyaluran bantuan logistik berupa makanan kering dan mie instan menjadi sangat berarti untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi. Dukungan pemulihan penghidupan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui program Jadup selama dua bulan penuh. Melalui berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, para penyintas dapat bertahan sembari menunggu perekonomian keluarga pulih perlahan. Rantai pasok dan kegiatan perekonomian tak luput dari guncangan akibat bencana. Terputusnya rantai pasok dan terhentinya seluruh aktivitas perekonomian pascabencana menyebabkan para penyintas kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Oleh karena itu, memulihkan rantai pasok dan menghidupkan kembali roda perekonomian sangat penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. Kawasan Pantai Talise yang mengalami kerusakan parah akibat tsunami merupakan ladang perekonomian bagi para pedagang dan petani garam. Kegiatan perdagangan terhenti dan lokasi tambak garam tak luput diterjang tsunami. Terlepas dari trauma terhadap kejadian bencana, tuntutan ekonomi mendorong para pedagang Pantai Talise kembali melakukan aktivitas perekonomian. Namun demikian, tingginya tingkat kerawanan di lokasi tersebut, mendorong Pemerintah Kota Palu untuk merelokasi pedagang ke tempat yang lebih aman, yaitu Bundaran STQ dan kawasan hutan kota. Lokasi tambak garam yang hancur perlahan pulih melalui program padat karya sebagai bagian dari proses trauma healing yang didukung NGO. Dua tahun bencana berlalu, belum tampak perubahan signifikan dalam kehidupan para penyintas yang telah kehilangan rumah mereka. Penderitaan ganda dirasakan mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Banyaknya keluarga yang masih tinggal dalam satu unit huntara dengan 12 bilik bukanlah perkara yang mudah, terutama di tengah pandemi Covid-19. Lemahnya kontrol dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan huntara dapat menjadikan kondisi para penyintas lebih rentan. Pembangunan huntap menjadi harapan baru bagi para warga terdampak bencana. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan selesai pada Desember 2020 dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat pemilik hunian melalui dana stimulan. Beberapa huntap yang telah selesai dibangun, diserahkan kepada warga terdampak bencana. Namun demikian, bagi para penyintas tanpa dokumen legalitas untuk memenuhi syarat administrasi, mendapatkan bantuan huntap adalah angan-angan. Proses koordinasi menjadi tantangan sejak awal respon tanggap bencana. Banyaknya bantuan yang masuk dari berbagai sumber, termasuk dari masyarakat dan bantuan internasional, membutuhkan koordinasi dan data yang andal untuk menghindari tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Ketidakpastian tata ruang, lambatnya proses sinkronisasi aturan teknis, serta kendala dalam penyediaan lahan sangat kental dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dan infrastruktur. Secara khusus, perlambatan proses pembangunan akibat kejadian pandemi harus segera ditangani. Rendahnya kinerja pemulihan di Pasigala kian menimbulkan gejolak sosial sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Aksi demonstrasi menjadi tidak terhindarkan. Berhadapan dengan bencana alam yang mematikan bukanlah pengalaman pertama bagi Indonesia. Gempa diikuti tsunami yang melanda Aceh, gempa yang mengguncang Nias dan Bantul, hingga letusan gunungapi Merapi dan Kelud nampaknya belum cukup membangun ketangguhan kita dalam merespon bencana. Sesar Palu-Koro yang disebut sebagai pemicu bencana di Sulawesi Tengah sejak tahun 1907 bahkan telah terdokumentasikan dengan baik juga tidak sepenuhnya mampu membangun kesiapsiagaan daerah. Banyaknya korban jiwa dan kerusakan bangunan, hingga secuplik kisah para penyintas saat berhadapan dengan bencana menggambarkan betapa kita tak kunjung siap menghadapi bencana. Proses pemulihan membutuhkan pendekatan dan respon yang berbeda dengan kondisi normal. (IFRC, 2020) Perjalanan panjang pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah merupakan catatan refleksi bagi seluruh pihak. Terlepas dari kesulitan dalam situasi pascabencana, proses pemulihan memberikan peluang untuk membangun kembali dengan lebih tangguh. Menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama sejak awal pemulihan adalah hal yang paling mendasar untuk menciptakan keberlanjutan dan membangun ketangguhan. Seluruh stakeholder, termasuk pemerintah dan kita semua perlu menyadari pentingnya membangun ketahanan kota dalam menghadapi kejadian tidak terduga. Upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan akan bencana menjadi penting, terutama di kawasan rawan bencana dengan kerentanan yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan ketangguhan sehingga dapat meminimalisir jumlah korban bencana. Kita mungkin tidak bisa mencegah bencana alam terjadi, namun kita dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Dinamika yang terjadi selama proses pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masing-masing. Pemerintah daerah dalam hal ini didorong untuk membuka diri yang seluas-luasnya terhadap pembelajaran dan praktik terbaik dari pengalaman daerah lain bahkan negara lainnya sehingga mampu menghadirkan proses pemulihan yang lebih cepat, lebih aman, dan inklusif. Berbagai bantuan yang masuk seyogianya tidak hanya dipahami sebagai bantuan dana kemanusiaan untuk pemulihan sesaat, namun sebagai bentuk transfer pengetahuan hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan modal pengetahuan bagi pemerintah daerah setempat untuk pengembangan ke depan, menghindari respon yang salah dalam situasi kritis, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kejadian tidak terduga di masa mendatang. Bersama kita bisa! Artikel selengkapnya dapat diakses dalam Newsletter PSII edisi khusus "Dua Tahun Bencana Sulawesi Tengah" | bit.ly/2TahunBencanaSultengPSII #PaluKuat #Sultengbangkit #Pascabencana #Resilientcity

Pusat Studi Infrastruktur Indonesia mempersembahkan Kontes Fotografi dalam rangka memperingati 2 Tahun Bencana Sulawesi Tengah Tema: #PaluKuat #SULTENGBangkit #2TahunBencanaSulteng Ketentuan kontes sebagai berikut: 1. Like dan share story postingan ini, serta follow akun PSII (@pusatstudiinfrastruktur) 2. Posting foto terbaik anda sesuai dengan tema, menggunakan caption menarik 3. Foto merupakan karya terbaru (1 bulan terakhir) dengan periode posting 10 Sept - 22 sept 2020 4. Tag dan mention @pusatstudiinfrastruktur 5. Gunakan tagar #PaluKuat , #2TahunBencanaSulteng #SultengBangkit #kontesfotografi #kontes #fotografi #photography #bergerakberdampak #berdayabersama #kolaborasibaik #pembangunan #2tahuntsunamipalu #PaluKuat #kitakuat #tangguh #melawanlupa #SultengBangkit #2TahunBencanaSulteng #tsunami #likuefaksi #palu #sigi #donggala #sulawesitengah #sulteng #indonesia #iniindonesia #tolareinfopalu #kotapaluinfo #sultenginfo #infopalu #infopalusulteng

Halo sobat PSII, para pendahulu kita telah berperang sampai dengan titik darah penghabisan untuk memperjuangkan kebebasan bangsa kita dari penjajah. Namun, perjuangan para pahlawan belum berakhir ketika gema proklamasi dikumandangkan. Tugas kita masih panjang sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif yang memperkuat gotong-royong, kerukunan dan persatuan seluruh masyarakat Indonesia dan berbagai upaya untuk mengharumkan nama besar bangsa kita di kancah Internasional perlu kita bangun. Mari bersama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif, kita perkuat gotong-royong, kita jaga pembangunan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, dan kita bersatu menciptakan berbagai inovasi yang menunjukkan kembali taring eksistensi bangsa kita yang sesungguhnya. Jayalah Negeri, Jayalah Indonesia, MERDEKA!!!!

Pertumbuhan populasi dan pengembangan kegiatan ekonomi telah menyebabkan lonjakan dalam konsumsi energi global dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, upaya pemenuhan kebutuhan listrik yang mengandalkan bahan bakar fosil kian menghadapi kelangkaan. Oleh karena itu, berbagai negara menggiatkan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan – panas bumi, air, surya, angin, biomasa, dan laut – untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik dan menciptakan energi bersih serta berkelanjutan. Energi matahari dinilai sebagai sumber energi terbarukan yang tidak akan habis. Matahari sebagai bola gas berukuran besar mampu menghasilkan panas dan cahaya terang untuk bumi akibat adanya reaksi berantai proton-proton matahari. Pancaran energi dari matahari yang diterima bumi mencapa 1.000-watt dengan 30% energi dipantulkan keluar angkasa sedangkan 3.850.000 eksajoule (EJ) per tahun diserap oleh bumi. Salah satu cara memanen radiasi panas dan cahaya yang dipancarkan oleh matahari menjadi listrik dengan cara memanfaatkan teknologi termal dan teknologi sel surya atau solar photovoltanic (solar PV) . Pengembangan pembangkit energi terbarukan tenaga surya, yaitu solar photovoltaic (solar PV) dalam beberapa dekade terakhir memiliki permintaan pasar global yang kuat (REN21, 2020). Setelah memiliki permintaan yang stabil, pasar solar PV meningkat hingga 12 persen pada tahun 2019 dengan total kapasias mencapai 627 GW. China tetap menjadi negara yang mendominasi pasar solar PV dan industri pengembangan teknologi solar PV secara global. Meskipun penggunaan solar PV telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan energi bersih, industri pengembangan teknologinya juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Penelitian yang dilakukan Tim Cornell University, New York dengan melihat Life Cycle Impact (LCI) dari dua tipe tandem solar PV, yaitu perovskite-silikon dan perovskite-perovskite. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan dalam waktu pengembalian energi ( energy payback time ) dan jejak karbon yang dihasilkan dari kedua tandem tersebut. Waktu pengembalian energi dan jejak karbon yang dihasilkan dari konfigurasi perovskite-perovskite adalah 0,35 tahun dan 10,7 g CO2-eq/kWh, sedangkan perovskite-silikon selama 1,52 tahun dengan jejak karbon 24,6 g CO2-eq/kWh. Tandem perovskite-perovskite yang lebih fleksibel dan ringan diprediksi meningkatan kinerja solar PV dan lingkungan hingga 6 persen. Namun demikian, penggunaan perovskite-perovskite tidak tahan lama dibanding perovskite-silikon, meskipun komponennya lebih mudah dalam proses daur ulang. Struktur tandem dapat dipertimbangkan dalam penyebarluasan teknologi solar PV. Dalam jangka panjang, konfigurasi perovskite-perovskite secara khusus telah memungkinkan terciptanya tandem yang lebih fleksibel dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ke depan, riset dan pengembangan teknologi solar PV dengan metode enkapsulasi yang efektif dan murah dapat dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas dan meminimalisir gangguan dalam penyediaan energi. Disadur dari Donna Lu dalam www.newscientist.com pada 31 Juli 2020 #energi #EBT #solarPV #energibersih

Mari jaga lingkungan kita, mulai dari diri sendiri dan mulailah dari hal yang terkecil di sekitarmu. Sedikit aksi perubahanmu, menyelamatkan lingkungan dari berbagai kerusakan. Sejenak memahami makna Hari Lingkungan Sedunia Setiap tahun tepat pada tanggal 5 Juni, sejarah mencatat lahirnya kesepakatan dunia untuk menyadari keberadaan bumi dan bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian makhluk hidup dan ekosistem yang ada di dalamnya. Penetapan Hari Lingkungan Sedunia ini berlangsung dalam konferensi yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972 di inisiasi oleh Jepang dan Senegal mempertimbangkan saat itu kondisi lingkungan banyak sekali dilanda bencana. Semenjak penetapan adanya Hari Lingkungan Sedunia ini, selalu diadakan pertemuan internasional diselenggarakan oleh UNEP rutin membahas tentang isu lingkungan yang terjadi dengan mengusung tema yang berbeda. Tahun ini, seharusnya konferensi ini diselenggarakan di Kolombia dengan tema " Biodiversity " atau " Keanekaragaman Hayati" namun kondisi global tengah dilanda pandemik. Biodiversity membawa ingatan kita kepada beragam jaringan rantai kehidupan yang sangat beragam dihutan, berbagai makhluk yang hidup di air, tanah dan udara bergantung pada hutan, termasuk manusia. Keberadaan hutan menjadi sumber kontrol adanya polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, memberikan suplai kebutuhan SDA yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan sebagai sumber plasma nutfah kehidupan. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan manusia, teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sumber alam, mendorong manusia yang "serakah"cenderung akan memanfaatkan semua sumberdaya hutan yang berlimpah untuk "mengeruk pundi-pundi keuntungan pribadi". Tindakan ini tidak memikirkan dampak lain seperti rusaknya habitat makhluk yang tinggal di hutan, degradasi lingkungan, hilangnya pemanasan global yang menyebabkan ancaman perubahan iklim. Indonesia dulu memiliki hutan yang sangat luas, namun setiap tahun tutupan lahan hutan yang luas di Indonesia selalu berkurang setiap tahun. Hal ini banyak disebabkan karena adanya pembukaan lahan untuk berbagai aktivitas industri yang dinilai mendorong pencapaian ekonomi yang signifikan. Namun, pembukaan lahan ini dilakukan dengan membakar hutan. Tercatat pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Indonesia yang lebih parah dari kebakaran hutan Amazon. Luas hutan yang terbakar mencapai 328.724 hektar dan menimbulkan berbagai penurunan kualitas udara di wilayah kebakaran hutan maupun berdampak di wilayah sekitarnya. Kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tahun 2019 lalu, sangat mempengaruhi kualitas udara yang menyebabkan jarak pandang yang sangat pendek, sesak napas/ISPA dan berbagai kerugian lingkungan dan material. Peristiwa ini menjadi pengalaman pembelajaran besar bagi Indonesia maupun negara terdampak yang bertetangga dengan Indonesia, mewujudkan lingkungan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan menjadi tujuan kita bersama. Mari bergerak dari hal sederhana dalam menjaga lingkungan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, dan sebarkan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar untuk menjaga lingkungan kita. Selamat Hari Lingkungan Sedunia!!!! #HappyEnvironmentDay#Sustainable#Biodiversity#ClimateChange#

Langkah lockdown untuk menekan laju penanganan Covid-19 telah mengurangi aktivitas sektor transportasi. Penurunan jumlah kendaraan telah menurunkan tingkat konsumsi energi dan permintaan terhadap bahan bakar minyak. Perubahan aktivitas transportasi dan penurunan permintaan minyak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Di Inggris, kebijakan lockdown dan peningkatan kualitas lingkungan diperkirakan membawa dampak positif bagi para penderita gangguan pernapasan. Setiap tahun, polusi udara menyebabkan puluhan ribu kematian dini di Inggris. Lebih dari sepertiga bagian wilayah di Inggris memiliki tingkat polusi udara berukuran partikel halus. Nitrogen dioksida dan polutan yang diproduksi sebagian besar oleh kendaraan diesel berada pada tingkat di 80% wilayah perkotaan. Penurunan kadar partikel halus dan polusi NO2 selama lockdown diperkirakan mencapai setengahnya. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh dari British Lung Foundation menemukan bahwa terdapat lebih dari 50% penderita gangguan pernapasan menyatakan bahwa mereka telah merasakan penurunan polusi udara sejak dimulainya kebijakan lockdown. Dua juta penderita gangguan pernapasan seperti asma di Inggris menunjukkan penurunan gejala selama periode lockdown . Hasil survei yang dilakukan pada 14.000 orang dengan kondisi gangguan pernapasan menunjukkan satu dari enam penderita asma telah mengalami peningkatan kesehatan. Angka peningkatan ini terjadi lebih tinggi pada kategori anak-anak yang ditandai dengan satu dari lima orang tua mengatakan bahwa kondisi anak mereka telah mengalami peningkatan kesehatan. Terdapat hubungan antara polusi udara dengan penyakit paru-paru. Tercatat dari 12 juta orang yang menderita gangguan pernapasan seperti asma dan penyakit paru-paru kronis, sekitar 8 juta penderita telah didiagnosis menderita asma, dimana sebanyak 5,4 juta dari mereka telah menerima perawatan. Berdasarkan data yang bersumber dari Public Health England menyatakan bahwa jumlah kunjungan gawat darurat rumah sakit untuk penderita asma juga ikut mengalami penurunan hingga setengahnya. Belum jelas terkait penyebab penurunan tersebut apakah disebabkan oleh pengurangan gejala asma atau keengganan setiap orang untuk mengunjungi rumah sakit selama pandemi Covid-19. Penurunan polusi udara telah dirasakan beberapa negara lainnya, seperti New York yang nyaris mencapai penurunan 50 persen dan China sebesar 25 persen. Semakin banyak juga bukti dari seluruh dunia yang menghubungkan peningkatan infeksi Covid-19 dan kematian akibat paparan polusi udara. Ketika banyak proses industri terhenti, penurunan jumlah transportasi, dan perusahaan yang beroperasi telah meningkatkan kualitas udara, khususnya di perkotaan. Tingkat polusi udara perlu diupayakan agar selalu berada pada tingkat terendah untuk membantu menghindari puncak infeksi kedua dari wabah pandemi Covid-19. Disadur dari Carrington dalam www.theguardian.com pada 4 Juni 2020 #cleanair #airpollution #lockdown #covid-19

Ramadhan tahun ini terasa lebih berbeda, tapi tak pernah kehilangan maknanya. Ramadhan tahun ini terasa lebih berbeda, tapi tak pernah kehilangan maknanya.
Kita berjarak tapi tetap saling terhubung. Kami segenap keluarga besar Pusat Studi Infrastruktur Indonesia mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441H mohon maaf lahir dan batin
Semoga semangat Ramadhan tetap tinggal di hati kita dan menerangi jiwa kita dari dalam. #Ramadhan #togetherness #staysafe #newnormal Celebrating Ramadhan feels different this year, but it never loses its meaning. We are all in distance but still connect with each other. Sending warm wishes to you,
Have a blessed Eid 1441H
May the spirit of Ramadhan stay in our heart and illuminate our soul from within. Sincerely,
Indonesia Infrastructure Research Centre #Ramadhan #togetherness #staysafe #newnormal

Harga minyak dunia sempat anjlok di tengah Pandemi Covid-19. Patokan harga minyak Eropa, Brent Crude, mengalami penurunan menjadi sekitar $16 (Rp 249.248,00) per barel di pasar Asia. Angka ini mencapai angka terendah dalam 21 tahun terakhir. Sementara di Amerika Serikat, harga minyak mengalami penurunan hingga mencapai di bawah nol untuk pertama kalinya sehingga menyebabkan negara Paman Sam ini terus berupaya dalam meningkatkan harga minyak tersebut untuk perbaikan perekonomian negara. Harga minyak naik ke level tertinggi sejak Maret 2020 dalam skala perdagangan dunia pada hari Kamis (21/5/2020) waktu setempat. Hal tersebut juga didukung oleh turunnya persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS). Pemangkasan pasokan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan pemulihan permintaan minyak seiring pelonggaran lockdown turut mendukung harga minyak. Harga minyak Brent naik 31 sen atau 0,87 persen menjadi 36,06 dollar AS per barrel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 43 sen atau 1,28 persen menjadi 33,92 dollar AS per barrel. Data terbaru menunjukkan penurunan terhadap persediaan minyak mentah AS sebesar 5 juta barel pada pekan lalu. Pada skala perdagangan minyak mentah berjangka mulai mendekati level dimana penurunan produksi serpih AS akan mulai melambat dan mungkin berbalik ketika produsen berbiaya rendah berusaha untuk menghasilkan pendapatan. Pada saat yang sama, terdapat bukti pulihnya penggunaan bahan bakar. Pasokan global telah dibatasi pada tingkat yang besar akibat runtuhnya permintaan pada masa pemberlakuan lockdown , namun saat ini berada di jalur yang jelas menuju pemulihan secara bertahap. OPEC menyatakan bahwa pasar telah merespon dengan baik. Maskapai penerbangan ternama AS dan Air Canada (AC.TO) telah melaporkan adanya penurunan pembatalan tiket dan peningkatan pemesanan di beberapa rute, meskipun permintaan tiket penerbangan secara keseluruhan tersebut masih tergolong lemah. Dalam hal ini, OPEC dan OPEC+ sepakat untuk memotong pasokan 9,7 juta barrel per hari mulai 1 Mei 2020. Hingga bulan Mei, OPEC+ telah memotong ekspor minyak sekitar 6 juta barrel per hari dan hal ini menjadi awal positif dalam mematuhi kesepakatan. Tak butuh waktu lama untuk mengatasi penurunan harga minyak mentah. Anjloknya harga minyak mentah dunia yang dikaitkan dengan kebijakan lockdown selama masa penanganan pandemi Covid-19 kini berangsur pulih. Perlahan tapi pasti, produsen minyak serpih akan kembali membuka keran produksi setelah kontrak berjangka minyak jatuh ke wilayah negatif pada April 2020 hingga memicu kejadian PHK dan perlambatan pengeboran dan pembatasan jumlah rig yang beroperasi. Hukum ekonomi berlaku pada harga minyak mentah yang kembali normal, bahkan melambung, seiring dengan permintaan yang kembali normal. Disadur dari Sakina Rakhma Diah Setiawan dalam money.kompas.com pada 22 Mei 2020 #energi #minyakmentah #Covid-19