My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Takeaways: Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022

Takeaways: Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022

Forum Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 berlangsung di Nusa Dua, Bali, 23-28 Mei 2022. Forum ini berfokus kepada evaluasi tengah waktu Kerangka Kerja Sendai, setelah ditetapkan pada 2015 dalam Konferensi Dunia untuk Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang. GPDRR 2022 menjadi kesempatan penting untuk memastikan pencapaian tujuh target dalam kerangka kerja. GPDRR 2022 merupakan forum global pertama yang telah berlangsung secara offline ditengah pandemi global Covid-19. Pelaksanaan forum ini menunjukkan keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia, dan tingginya kepercayaan terhadap pengalaman Indonesia dalam menangani bencana. Selama beberapa hari pelaksanaan forum ini terdapat beberapa 'takeaways' yang dapat menjadi pembelajaran dan perhatian Indonesia dimasa mendatang. Konsep Resiliensi Berkelanjutan Pemerintah Indonesia menawarkan konsep Resiliensi Berkelanjutan kepada dunia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan GPDRR 2022. Presiden menyampaikan empat hal terkait konsep resiliensi berkelanjutan yaitu pertama, penguatan budaya dan kelembagaan siaga bencana antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Penulis merekomendasikan agar Indonesia mendokumentasikan, serta menyebarluaskan berbagai indiginious/local knowledge dari berbagai daerah sebagai alat pengurangan risiko bencana, salah satu contohnya kulkul yang digunakan Jokowi dalam membuka forum. Dalam budaya Bali, kulkul digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat tradisional termasuk untuk memberikan peringatan akan bencana. Kedua, investasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Ketiga, Pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh perubahan iklim. Menjadi suatu keharusan dalam pembangunan masa depan untuk memastikan aspek tangguh bencana dan perubahan iklim diakomodasi dalam perencanaan dan konstruksi infrastruktur dan bangunan gedung. Hal ini sesungguhnya telah didukung dengan regulasi dan hukum Indonesia, namun penulis menekankan kepada law enforcement dari berbagai aturan yang telah ada. Keempat, komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global mulai di tingkat nasional sampai daerah. Pengurangan risiko bencana merupakan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam forum ini menekankan perlunya Kerjasama Penta Helix dalam pengurangan risiko bencana yaitu antara pemerintah, komunitas, media, akademisi dan bisnis. Penulis menekankan pentingnya shifting dari komitmen kelima pemangku kepentingan ini menjadi aksi nyata dalam pengurangan risiko bencana. Kelimanya saling terkait dan menguatkan peran masing-masing, contohnya dalam menyediakan Early Warning System (EWS), pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan dan penyusunan rencana, sedangkan akademisi berperan dalam riset dan penemuan inovasi terbaru EWS, untuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh sektor bisnis untuk memproduksi teknologi yang ada. Media akan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan menyebarkan informasi di masyarakat dan komunitas sehingga pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang tangguh dan tanggap bencana. 'Cross-Cutting' Sektor: Sains, Teknologi dan Pembiayaan Pegurangan risiko bencana bukan saja memerlukan partisipasi multi-stakeholder, namun juga memerlukan penanganan multi-sektor. Keberadaan komunitas yang tangguh dan tanggap bencana perlu didukung dengan teknologi, pembiayaan dan ilmu pengetahuan yang memadai. Dunia perlu saling transfer teknologi dan ilmu pengetahuan untuk saling menguatkan dan mewujudkan kesetaraan dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana. Selain itu, pembiayaan yang terencana juga menjadi salah satu kunci mendukung pengembangan teknologi dan sains terkait bencana, sebagai contoh nyata kita dapat belajar dari Sendai. Melalui pembiayaan riset di Tohoku University, Kota Sendai mampu menjadi kota tangguh bencana dunia. Investasi pengurangan risiko bencana telah terbukti menurunkan kerugian finansial akibat bencana. Data Ministry of Land, Infrastructure and Transportation Jepang menyatakan bahwa 71,6 Miliar Yen investasi akan menyelamatkan 550 Miliar Yen kerusakan yang disebabkan bencana, atau dengan kata lain efektivitas investasi pengurangan risiko bencana sebesar 7,7 (sangat efektif). Pembiayaan dan investasi bencana menjadi salah satu topik utama dalam GPDRR 2022. Penulis mendukung dan mendorong pemerintah untuk serius dalam penyediaan pembiayaan bencana dalam bentuk pooling fund, sehingga Indonesia menjadi tangguh secara finansial sebelum dan ketika bencana datang. Tak jarang instrumen pembiayaan yang kurang tepat dapat menghambat penanganan bencana yang memerlukan kecepatan dalam implementasinya. Selain itu, sektor privat seperti perusahaan teknologi dan terkait konstruksi perlu didorong untuk mengembangkan teknologi pengurangan risiko bencana seperti EWS, radar, dan teknik konstruksi tahan gempa. Komunitas sebagai Kunci Pengurangan Risiko Bencana Inklusif bukan kata baru dalam dunia pembangunan. Inklusif secara sederhana diartikan sebagai pelibatan semua pihak (stakeholders), keterbukaan, tidak mengesampingkan pihak manapun dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berusaha melibatkan seluruh stakeholder dalam pengurangan risiko bencana, namun pelibatan masyarakat perlu menjadi perhatian utama dimasa mendatang. Hal ini perlu menjadi penekanan utama mengingat masyarakat dan komunitas yang menjadi kelompok terdampak utama ketika bencana terjadi. Pengurangan risiko bencana harus dimulai dari masyarakat dan komunitasnya. Oleh karena itu, pembentukan komunitas yang siap dan tanggap bencana perlu dilakukan secara masif terutama masyarakat dan komunitas yang marjinal di daerah yang memiliki tingkat risiko dan kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Peningkatan komunitas secara kualitas dan kuantitas perlu dilakukan secara sengaja dan implisit dalam Strategi Pengurangan Risiko Bencana. Keberadaan komunitas tangguh dan tanggap bencana juga menjadi corong informasi masuk dan keluar terkait pengurangan risiko bencana, dan juga penanganan bencana.

More
Membangun Kota Berketahanan: Belajar dari Pengalaman Pascabencana di Pasigala

Membangun Kota Berketahanan: Belajar dari Pengalaman Pascabencana di Pasigala

Bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah telah dua tahun berlalu. Namun, peristiwa yang terjadi pada 28 September 2018 silam masih melekat dalam ingatan para penyintas di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala). Masih tergambar dengan jelas bagaimana para penyintas merespon bencana yang datang secara tiba-tiba. Masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi cenderung bertahan ketika gempa skala kecil terjadi, sedangkan masyarakat Kabupaten Donggala yang lekat dengan laut memiliki kemampuan dalam memahami tanda-tanda alam sehingga bergegas melakukan evakuasi sejak gempa berskala kecil. Sesaat setelah bencana, penyaluran bantuan logistik berupa makanan kering dan mie instan menjadi sangat berarti untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan nutrisi. Dukungan pemulihan penghidupan juga disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui program Jadup selama dua bulan penuh. Melalui berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, para penyintas dapat bertahan sembari menunggu perekonomian keluarga pulih perlahan. Rantai pasok dan kegiatan perekonomian tak luput dari guncangan akibat bencana. Terputusnya rantai pasok dan terhentinya seluruh aktivitas perekonomian pascabencana menyebabkan para penyintas kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Oleh karena itu, memulihkan rantai pasok dan menghidupkan kembali roda perekonomian sangat penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. Kawasan Pantai Talise yang mengalami kerusakan parah akibat tsunami merupakan ladang perekonomian bagi para pedagang dan petani garam. Kegiatan perdagangan terhenti dan lokasi tambak garam tak luput diterjang tsunami. Terlepas dari trauma terhadap kejadian bencana, tuntutan ekonomi mendorong para pedagang Pantai Talise kembali melakukan aktivitas perekonomian. Namun demikian, tingginya tingkat kerawanan di lokasi tersebut, mendorong Pemerintah Kota Palu untuk merelokasi pedagang ke tempat yang lebih aman, yaitu Bundaran STQ dan kawasan hutan kota. Lokasi tambak garam yang hancur perlahan pulih melalui program padat karya sebagai bagian dari proses trauma healing yang didukung NGO. Dua tahun bencana berlalu, belum tampak perubahan signifikan dalam kehidupan para penyintas yang telah kehilangan rumah mereka. Penderitaan ganda dirasakan mereka yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Banyaknya keluarga yang masih tinggal dalam satu unit huntara dengan 12 bilik bukanlah perkara yang mudah, terutama di tengah pandemi Covid-19. Lemahnya kontrol dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan huntara dapat menjadikan kondisi para penyintas lebih rentan. Pembangunan huntap menjadi harapan baru bagi para warga terdampak bencana. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan selesai pada Desember 2020 dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat pemilik hunian melalui dana stimulan. Beberapa huntap yang telah selesai dibangun, diserahkan kepada warga terdampak bencana. Namun demikian, bagi para penyintas tanpa dokumen legalitas untuk memenuhi syarat administrasi, mendapatkan bantuan huntap adalah angan-angan. Proses koordinasi menjadi tantangan sejak awal respon tanggap bencana. Banyaknya bantuan yang masuk dari berbagai sumber, termasuk dari masyarakat dan bantuan internasional, membutuhkan koordinasi dan data yang andal untuk menghindari tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Ketidakpastian tata ruang, lambatnya proses sinkronisasi aturan teknis, serta kendala dalam penyediaan lahan sangat kental dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dan infrastruktur. Secara khusus, perlambatan proses pembangunan akibat kejadian pandemi harus segera ditangani. Rendahnya kinerja pemulihan di Pasigala kian menimbulkan gejolak sosial sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Aksi demonstrasi menjadi tidak terhindarkan. Berhadapan dengan bencana alam yang mematikan bukanlah pengalaman pertama bagi Indonesia. Gempa diikuti tsunami yang melanda Aceh, gempa yang mengguncang Nias dan Bantul, hingga letusan gunungapi Merapi dan Kelud nampaknya belum cukup membangun ketangguhan kita dalam merespon bencana. Sesar Palu-Koro yang disebut sebagai pemicu bencana di Sulawesi Tengah sejak tahun 1907 bahkan telah terdokumentasikan dengan baik juga tidak sepenuhnya mampu membangun kesiapsiagaan daerah. Banyaknya korban jiwa dan kerusakan bangunan, hingga secuplik kisah para penyintas saat berhadapan dengan bencana menggambarkan betapa kita tak kunjung siap menghadapi bencana. Proses pemulihan membutuhkan pendekatan dan respon yang berbeda dengan kondisi normal. (IFRC, 2020) Perjalanan panjang pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah merupakan catatan refleksi bagi seluruh pihak. Terlepas dari kesulitan dalam situasi pascabencana, proses pemulihan memberikan peluang untuk membangun kembali dengan lebih tangguh. Menempatkan masyarakat sebagai tokoh utama sejak awal pemulihan adalah hal yang paling mendasar untuk menciptakan keberlanjutan dan membangun ketangguhan. Seluruh stakeholder, termasuk pemerintah dan kita semua perlu menyadari pentingnya membangun ketahanan kota dalam menghadapi kejadian tidak terduga. Upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan akan bencana menjadi penting, terutama di kawasan rawan bencana dengan kerentanan yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan ketangguhan sehingga dapat meminimalisir jumlah korban bencana. Kita mungkin tidak bisa mencegah bencana alam terjadi, namun kita dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Dinamika yang terjadi selama proses pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masing-masing. Pemerintah daerah dalam hal ini didorong untuk membuka diri yang seluas-luasnya terhadap pembelajaran dan praktik terbaik dari pengalaman daerah lain bahkan negara lainnya sehingga mampu menghadirkan proses pemulihan yang lebih cepat, lebih aman, dan inklusif. Berbagai bantuan yang masuk seyogianya tidak hanya dipahami sebagai bantuan dana kemanusiaan untuk pemulihan sesaat, namun sebagai bentuk transfer pengetahuan hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan modal pengetahuan bagi pemerintah daerah setempat untuk pengembangan ke depan, menghindari respon yang salah dalam situasi kritis, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kejadian tidak terduga di masa mendatang. Bersama kita bisa! Artikel selengkapnya dapat diakses dalam Newsletter PSII edisi khusus "Dua Tahun Bencana Sulawesi Tengah" | bit.ly/2TahunBencanaSultengPSII #PaluKuat #Sultengbangkit #Pascabencana #Resilientcity

More
MENGENANG 2 TAHUN BENCANA SULAWESI TENGAH

MENGENANG 2 TAHUN BENCANA SULAWESI TENGAH

Pusat Studi Infrastruktur Indonesia mempersembahkan Kontes Fotografi dalam rangka memperingati 2 Tahun Bencana Sulawesi Tengah Tema: #PaluKuat #SULTENGBangkit #2TahunBencanaSulteng Ketentuan kontes sebagai berikut: 1. Like dan share story postingan ini, serta follow akun PSII (@pusatstudiinfrastruktur) 2. Posting foto terbaik anda sesuai dengan tema, menggunakan caption menarik 3. Foto merupakan karya terbaru (1 bulan terakhir) dengan periode posting 10 Sept - 22 sept 2020 4. Tag dan mention @pusatstudiinfrastruktur 5. Gunakan tagar #PaluKuat , #2TahunBencanaSulteng #SultengBangkit #kontesfotografi #kontes #fotografi #photography #bergerakberdampak #berdayabersama #kolaborasibaik #pembangunan #2tahuntsunamipalu #PaluKuat #kitakuat #tangguh #melawanlupa #SultengBangkit #2TahunBencanaSulteng #tsunami #likuefaksi #palu #sigi #donggala #sulawesitengah #sulteng #indonesia #iniindonesia #tolareinfopalu #kotapaluinfo #sultenginfo #infopalu #infopalusulteng

More
DIRGAHAYU INDONESIA KE-75, JAYALAH INDONESIAKU JAYALAH NEGERIKU

DIRGAHAYU INDONESIA KE-75, JAYALAH INDONESIAKU JAYALAH NEGERIKU

Halo sobat PSII, para pendahulu kita telah berperang sampai dengan titik darah penghabisan untuk memperjuangkan kebebasan bangsa kita dari penjajah. Namun, perjuangan para pahlawan belum berakhir ketika gema proklamasi dikumandangkan. Tugas kita masih panjang sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif yang memperkuat gotong-royong, kerukunan dan persatuan seluruh masyarakat Indonesia dan berbagai upaya untuk mengharumkan nama besar bangsa kita di kancah Internasional perlu kita bangun. Mari bersama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif, kita perkuat gotong-royong, kita jaga pembangunan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita, dan kita bersatu menciptakan berbagai inovasi yang menunjukkan kembali taring eksistensi bangsa kita yang sesungguhnya. Jayalah Negeri, Jayalah Indonesia, MERDEKA!!!!

More
Potensi Tandem Perovskite-Perovskite dalam Solar PV

Potensi Tandem Perovskite-Perovskite dalam Solar PV

Pertumbuhan populasi dan pengembangan kegiatan ekonomi telah menyebabkan lonjakan dalam konsumsi energi global dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, upaya pemenuhan kebutuhan listrik yang mengandalkan bahan bakar fosil kian menghadapi kelangkaan. Oleh karena itu, berbagai negara menggiatkan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan – panas bumi, air, surya, angin, biomasa, dan laut – untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik dan menciptakan energi bersih serta berkelanjutan. Energi matahari dinilai sebagai sumber energi terbarukan yang tidak akan habis. Matahari sebagai bola gas berukuran besar mampu menghasilkan panas dan cahaya terang untuk bumi akibat adanya reaksi berantai proton-proton matahari. Pancaran energi dari matahari yang diterima bumi mencapa 1.000-watt dengan 30% energi dipantulkan keluar angkasa sedangkan 3.850.000 eksajoule (EJ) per tahun diserap oleh bumi. Salah satu cara memanen radiasi panas dan cahaya yang dipancarkan oleh matahari menjadi listrik dengan cara memanfaatkan teknologi termal dan teknologi sel surya atau solar photovoltanic (solar PV). Pengembangan pembangkit energi terbarukan tenaga surya, yaitu solar photovoltaic (solar PV) dalam beberapa dekade terakhir memiliki permintaan pasar global yang kuat (REN21, 2020). Setelah memiliki permintaan yang stabil, pasar solar PV meningkat hingga 12 persen pada tahun 2019 dengan total kapasias mencapai 627 GW. China tetap menjadi negara yang mendominasi pasar solar PV dan industri pengembangan teknologi solar PV secara global. Meskipun penggunaan solar PV telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pemanfaatan energi bersih, industri pengembangan teknologinya juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Penelitian yang dilakukan Tim Cornell University, New York dengan melihat Life Cycle Impact (LCI) dari dua tipe tandem solar PV, yaitu perovskite-silikon dan perovskite-perovskite. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan dalam waktu pengembalian energi (energy payback time) dan jejak karbon yang dihasilkan dari kedua tandem tersebut. Waktu pengembalian energi dan jejak karbon yang dihasilkan dari konfigurasi perovskite-perovskite adalah 0,35 tahun dan 10,7 g CO2-eq/kWh, sedangkan perovskite-silikon selama 1,52 tahun dengan jejak karbon 24,6 g CO2-eq/kWh. Tandem perovskite-perovskite yang lebih fleksibel dan ringan diprediksi meningkatan kinerja solar PV dan lingkungan hingga 6 persen. Namun demikian, penggunaan perovskite-perovskite tidak tahan lama dibanding perovskite-silikon, meskipun komponennya lebih mudah dalam proses daur ulang. Struktur tandem dapat dipertimbangkan dalam penyebarluasan teknologi solar PV. Dalam jangka panjang, konfigurasi perovskite-perovskite secara khusus telah memungkinkan terciptanya tandem yang lebih fleksibel dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ke depan, riset dan pengembangan teknologi solar PV dengan metode enkapsulasi yang efektif dan murah dapat dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas dan meminimalisir gangguan dalam penyediaan energi. Disadur dari Donna Lu dalam www.newscientist.com pada 31 Juli 2020 #energi #EBT #solarPV #energibersih

More
Tingkatkan Akses Hunian Layak, Sehat, dan Nyaman Melalui BSPS

Tingkatkan Akses Hunian Layak, Sehat, dan Nyaman Melalui BSPS

Harga hunian yang semakin melambung, kian mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses hunian yang layak. Kesulitan akses terhadap hunian yang layak secara tidak langsung dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, beragam inovasi dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses hunian yang layak, sehat dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya pengurangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang juga dikenal sebagai program bedah rumah. Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan hunian. Melalui program ini, masyarakat dapat membentuk kelompok dan bergotong-royong untuk membangun atau melakukan perbaikan rumah dengan memanfaatkan bantuan berupa bahan bangunan. BSPS diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah, belum memiliki rumah, dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni. Sebelumnya, penerima bantuan juga tidak memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, berpenghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi, dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan penyataan tanggung jawab. Penerima bantuan BSPS dilakukan berdasarkan kriteria kesiapan (readiness criteria) yang diusulkan dari Bupati/Walikota dan Kementerian/Lembaga. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, meyatakan bahwa dalam kurun 4 tahun atau pada 2015 hingga 2018, program BSPS telah mengalami peningkatan menjadi rumah layak huni sebanyak 494,169 unit ditargetkan yang dapat menjangkau sebanyak 206,500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan, yaitu peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8,000 unit. Adapun total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019, yaitu sebesar Rp 4.28 Triliun. Peningkatan besaran nilai BSPS pada tahun 2019 dilakukan untuk komponen Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS). Penanganan RTLH di Indonesia membutuhkan kolaborasi yang kuat dari setiap elemen. Program BSPS yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian PUPR diharapkan terus berlanjut dengan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui APBD dapat mereplikasi program serupa sehingga dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program peningkatan perumahan bagi masyarakatnya. Di sisi lain, masyarakat dapat terlibat aktif dalam memberikan informasi terkait RTLH di lingkungan sekitarnya sehingga secara bersama-sama dapat membangun dan merawat lingkungan permukiman hingga menjadi lingkungan yang layak, sehat, dan nyaman. Disadur dari Septian Deny dalam www.liputan6.com pada 3 Maret 2019 #permukiman #rumah #MBR #BSPS #bedahrumah

More
Kota Berketahanan: Respon Kota menghadapi Kejadian Luar Biasa

Kota Berketahanan: Respon Kota menghadapi Kejadian Luar Biasa

Kejadian pandemik Covid-19 yang awalnya melanda Kota Wuhan menjadi sebuah mimpi buruk seluruh dunia di tahun 2020. Hingga April 2020 dilaporkan 180 negara berjuang menghadapi virus SARS-CoV-2 dengan total kasus positif 3,435,894 orang dan total kematian mencapai 239,604 orang. Berbagai langkah kebijakan non-populist diambil oleh setiap negara untuk terus menekan laju penambahan kasus dan kematian tersebut, mulai dari social distancing hingga lockdown. Indonesia sempat diperkirakan terbebas dari virus tersebut hingga akhir Februari 2020. Namun, dalam waktu yang tidak relatif lama, pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan Kasus 01 dan Kasus 02 sebagai kasus positif Covid-19 di Indonesia. Menganggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa Jakarta menjadi salah satu pusat penyebaran virus, dengan penambahan kasus yang sangat signifikan mencapai 208 kasus positif. Tingkat penularan virus ini, atau yang lazim dikenal dengan R0, sangat tinggi. Sampai dengan awal bulan Mei, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 12,071 kasus dengan kematian sebanyak 872 kasus. Angka tersebut memperlihatkan fatality rate (CFR) di Indonesia mencapai 7,5%. Persentase tersebut bahkan melebihi CFR dunia pada level 7,0%. Pandemik Covid-19 telah memaksa semua umat manusia beradaptasi secara cepat dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Adanya fenomena dan kenyataan bahwa setiap individu, komunitas/ masyarakat, hingga institusi secara alamiah berusaha untuk bertahan selama peristiwa bencana. Naluri untuk bertahan hidup menjadi motivasi terkuat dalam kondisi ini.    Mereka akan berusaha mengakuisisi pengetahuan dengan cepat untuk pengambilan keputusan yang akurat demi keselamatan, kenyamanan, dan mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya bencana. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya menekan laju pertumbuhan kasus, meski tampak tergagap-gagap menghadapi kejadian yang belum pernah dihadapi negara manapun sebelumnya. Himbauan untuk melakukan social distancing atau yang saat ini dikenal sebagai physical distancing, Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga pelarangan mudik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Carut marut data kasus Covid-19 di level pusat dan daerah, ketidaksiapan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis, hingga perekonomian yang mulai mengalami kerentanan akibat hantaman virus ini. Lebih dari itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan diprediksi menjadi tantangan besar pemberantasan virus yang mungkin memakan waktu cukup lama untuk menjangkau pulau-pulau kecil di ujung Indonesia. Pusat Studi Infrastruktur Indonesia (PSII) melakukan studi di berbagai kota (Jakarta, Tangerang, Depok, Solo, dan Yogyakarta). Studi dilakukan pada responden dengan rentang usia 18 tahun hingga 60 tahun dari beragam sektor pekerjaan. Tujuannya adalah melihat bagaimana individu, komunitas, dan institusi beradaptasi selama terjadinya peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan bahkan oleh dunia dari perspektif keilmuan sosial. Hasil analisis sementara memperlihatkan berbagai upaya pada tataran menunjukkan institusi diambil secara cepat dan singkat dengan mempertimbangkan informasi yang ada dan kemungkinan dampak yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan pada institusi sesuai Williamson (2000). Pada tataran pemerintahan pusat, langkah cepat diambil seperti mengeluarkan berbagai aturan termasuk larangan bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat penularan dari wabah Covid-19, seperti PSBB, larangan mudik terutama menjelang hari raya, hingga melakukan realokasi anggaran secara signifikan. Pemerintah pusat dan daerah pun saling bekerjasama dalam memberikan beragam paket-paket jaring pengaman sosial. Secara nasional, seluruh institusi pendidikan dalam waktu singkat, dipaksa untuk berinovasi melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan mengoptimalkan sistem belajar secara daring yang bekerja sama dengan jaringan media dan aplikasi daring untuk keperluan edukatif. Pada level usaha dan bisnis, berbagai institusi memberlakukan penetapan kebijakan aturan dan mekanisme kerja yang dapat mengkomodasi aktivitas usaha yang aman serta mampu menekan laju penularan. Kebijakan yang secara luas diberlakukan banyak organisasi seperti Work from Home (WFH), pengaturan jadual dengan reorganisasi dengan mekanisme shift waktu bekerja, penerapkan protokol kesehatan sebelum masuk gedung seperti pengecekan suhu, penggunaan masker dan hand sanitizer, peniadaan absen dengan sidik jari untuk mengindari kontak fisik. Selain pengaturan internal, pelaku usaha menerapkan physical distancing dengan para pelanggan untuk mengurangi risiko penularan. Pemberlakuan PSBB memberikan tekanan yang signifikan pada beberapa sektor usaha. Risiko terbesar yang terjadi dan paling menakutkan adalah merumahkan karyawan hingga waktu yang belum bisa ditentukan, bahkan adanya kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi luar biasa Covid-19 ditanggapi secara cepat pada tataran komunitas dan lingkungan. Banyak dari masyarakat dengan sigap membuat portal untuk membatasi kegiatan bepergian warganya dan mengurangi kontak yang dapat meningkatkan risiko penularan. Secara sukarela, masyarakat meniadakan kegiatan dan pertemuan pada skala lingkungan. Menariknya, muncul budaya menjaga lingkungan secara mandiri dengan membentuk gugus tugas secara mandiri di tingkat RT sebagaimana arahan dari pemerintah daerah, termasuk dengan praktek ronda bersama yang sudah lama mati suri. Untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi pada skala komunitas, masyarakat melakukan pendataan swadaya bagi warga yang terdampak – baik warga yang positif Covid-19 maupun yang terdampak secara finansial dari kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Sosialisasi secara di tingkat masyarakat dilakukan melalui berbagai media, baik secara daring – melalui media sosial termasuk WhatsApp group dan pemasangan banner-banner untuk mengedukasi warga setempat. Kesiapan pada individu dapat terbagi dua kelompok besar, yaitu mereka yang cukup tangguh terutama karena memiliki keamanan dari segi finansial dan mereka yang rentan dalam menghadapi pandemik. Individu yang cukup siap ini mampu mengamankan mengamankan stok kebutuhan pangan untuk jangka waktu tertentu. Kelompok ini mampu menjalankan protokol kesehatan dengan rajin menjaga kebersihan diri, menggunakan masker, sarung tangan, membawa hand sanitizer saat keluar rumah, dan menjaga pola makan sehat, serta menerapkan physical distancing dan membatasi kegiatan di luar rumah; serta menyesuaikan pola asuh dan edukasi kepada anak mengenai kejadian wabah ini. Sebaliknya, masih terdapat lapisan masyarakat rentan dan berjuang keras menghadapi wabah ini. Kebanyakan dari kelompok ini berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Tekanan ekonomi dan anggapan bahwa selama belum ada kasus positif ditemukan disekitarnya maka pembatasan sosial pun belum memiliki urgensi yang tinggi melatarbelakangi mereka untuk tetap beraktivitas di luar rumah demi memenuhi kebutuhan makan hari ini. Kelompok individu yang merantau pun berjuang cukup keras, mulai dari pembatalan sejumlah tiket mudik hingga ketahanan menjaga kesehatan mental dalam menghadapi kejadian ini sendirian. Mereka yang tinggal di kos dengan ruang yang relatif sempit harus mampu melawan kebosanan, stress, kesepian, hingga kegelisahan dan kepanikan. Hal tersebut kemudian diatasi dengan melakukan olah raga ringan, memasak, dan beragam hal lain yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Wabah Covid-19, sebagai kejadian luar biasa memberikan banyak pelajaran bagi setiap lapisan masyarakat baik dari segi fisik maupun mental dari tingkat individu, kelompok/komunitas, organisasi dan institusi, termasuk institusi pemerintahan. Pada tingkatan individu, sebagian besar masyarakat meningkatan perhatian akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keselamatan diri, dan kesehatan mental. Kejadian Covid-19, mendorong peningkatan kepedulian kelompok masyarakat untuk mengayomi satu sama lain melalui upaya skala komunitas dalam menjaga kenyamaan dan keamanan warganya. Pada tataran institusi, pengambilan keputusan secara cepat, pembelajaran singkat secara terbuka, serta pendokumentasian kejadian dan dampak untuk proses evaluasi menjadi kegiatan yang tidak bisa dihindarkan - termasuk bagi entitas bisnis. Ketangguhan yang terbentuk pada semua tingkatan, mulai dari tingkat individu, kelompok/komunitas, hingga institusi menjadi bekal berharga untuk dapat bertahan dan mengembalikan kehidupan sedia kala dengan mengedepankan kenyamanan dari semua elemen dari masing-masing tingkatan, termasuk semua level pemerintahan, dari kota sampai tingkat pusat. #Covid19#pandemic #lockdown #Indonesia #resillient#2020

More
Bagaimana Skema BOOT Menarik  Investasi EBT?

Bagaimana Skema BOOT Menarik Investasi EBT?

Kebijakan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan dengan pola kerjasama Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT) dinilai memberatkan pengembangan energi terbarukan. Sebelumnya, skema kerjasama yang diterapkan hanya Build, Own, Operate (BOO), namun penambahan sistem transfer dinilai menyulitkan pengembang, terutama pembangkit skala kecil dalam mengakses pendanaan. Tantangan tersebut dapat berimplikasi pada proses pencapaian target bauran energi terbarukan nasional pada tahun 2025 mendatang. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengungkapkan skema BOOT menurunkan daya tarik proyek pembangkit energi terbarukan. Melalui skema BOOT, aset pembangkit listrik yang dibangun pengembang swasta akan ditransfer dan menjadi milik PT PLN (Persero) setelah kontraknya berakhir. Direktur Eksekutif METI, Paul Butarbutar, menyatakan bahwa hal tersebut membuat perbankan tidak memiliki jaminan jika memberikan dana kepada perusahaan yang membangun pembangkit listrik tersebut. Pemerintah dituntut untuk segera memperbaiki klausal yang tercantum dalam PPA yang menyulitkan pengembang mendapatkan pendanaan dari perbankan. Sulitnya mendapatkan pendanaan terjadi terutama pada pengembang pembangkit di bawah 10 megawatt (MW). Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris, menyatakan bahwa PLN memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan pendanaan final hingga pertengahan 2019. Hal ini ditujukan terhadap perusahaan yang telah menekan PPA dengan PLN pada 2017. Sebanyak 25 proyek yang telah mencapai Power Purchasing Agreement (PPA) diberikan waktu hingga bulan Juni. Proyek-proyek tersebut masuk ke dalam 70 PPA dengan total kapasitas 1.214 Megawatt (MW) yang ditandatangi PLN pada 2017. Pada 2018 terdapat lima PPA, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 350 MW, dua Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dengan total kapasitas 11 MW, dan dua Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan total kapasitas 11 MW. Jika dirinci, dari total 75 PPA di 2017 dan 2018, terdapat lima yang sudah beroperasi secara komersial, sedangkan yang telah memasuki tahap konstruksi yakni 30 kontrak. Sebanyak 40 kontrak masih melakukan proses final pendanaan. Berdasarkan 40 kontrak tersebut, 10 kontrak telah memiliki jaminan pelaksanaan dari PLN, sehingga dipastikan bisa segera menyelesaikan final pendanaan. Skema BOOT dapat menurunkan daya tarik investasi pembangkit energi terbarukan. Pengalihan seluruh asset – tanah, bangunan, dan peralatan pembangkit yang telah disediakan dan dibangun pengembang kepada PT PLN (Persero) banyak memicu permasalahan. Penerapan mekanisme BOOT umumnya dapat dilakukan dengan saling bekerjasama antara pemerintah dengan pengembang. Pemerintah dapat menyediakan lahan, sedangkan bangunan, mesin, dan peralatan disediakan oleh pengembang. Kerjasama tersebut diharapkan mampu menunjukkan komitmen, keseriusan, dan sikap keberadilan pemerintah dalam mengembangankan energi terbarukan dan mencapai target energi bersih. Disadur dari Fariha Sulmaihati dalam katadata.co.id pada 11 Februari 2019 #energi #EBT #BOOT #investasi

More
Selamat Hari Lingkungan

Selamat Hari Lingkungan

Mari jaga lingkungan kita, mulai dari diri sendiri dan mulailah dari hal yang terkecil di sekitarmu. Sedikit aksi perubahanmu, menyelamatkan lingkungan dari berbagai kerusakan. Sejenak memahami makna Hari Lingkungan Sedunia Setiap tahun tepat pada tanggal 5 Juni, sejarah mencatat lahirnya kesepakatan dunia untuk menyadari keberadaan bumi dan bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian makhluk hidup dan ekosistem yang ada di dalamnya. Penetapan Hari Lingkungan Sedunia ini berlangsung dalam konferensi yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972 di inisiasi oleh Jepang dan Senegal mempertimbangkan saat itu kondisi lingkungan banyak sekali dilanda bencana. Semenjak penetapan adanya Hari Lingkungan Sedunia ini, selalu diadakan pertemuan internasional diselenggarakan oleh UNEP rutin membahas tentang isu lingkungan yang terjadi dengan mengusung tema yang berbeda. Tahun ini, seharusnya konferensi ini diselenggarakan di Kolombia dengan tema "Biodiversity" atau " Keanekaragaman Hayati" namun kondisi global tengah dilanda pandemik. Biodiversity membawa ingatan kita kepada beragam jaringan rantai kehidupan yang sangat beragam dihutan, berbagai makhluk yang hidup di air, tanah dan udara bergantung pada hutan, termasuk manusia. Keberadaan hutan menjadi sumber kontrol adanya polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, memberikan suplai kebutuhan SDA yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan sebagai sumber plasma nutfah kehidupan. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan manusia, teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sumber alam, mendorong manusia yang "serakah"cenderung akan memanfaatkan semua sumberdaya hutan yang berlimpah untuk "mengeruk pundi-pundi keuntungan pribadi". Tindakan ini tidak memikirkan dampak lain seperti rusaknya habitat makhluk yang tinggal di hutan, degradasi lingkungan, hilangnya pemanasan global yang menyebabkan ancaman perubahan iklim. Indonesia dulu memiliki hutan yang sangat luas, namun setiap tahun tutupan lahan hutan yang luas di Indonesia selalu berkurang setiap tahun. Hal ini banyak disebabkan karena adanya pembukaan lahan untuk berbagai aktivitas industri yang dinilai mendorong pencapaian ekonomi yang signifikan. Namun, pembukaan lahan ini dilakukan dengan membakar hutan. Tercatat pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Indonesia yang lebih parah dari kebakaran hutan Amazon. Luas hutan yang terbakar mencapai 328.724 hektar dan menimbulkan berbagai penurunan kualitas udara di wilayah kebakaran hutan maupun berdampak di wilayah sekitarnya. Kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tahun 2019 lalu, sangat mempengaruhi kualitas udara yang menyebabkan jarak pandang yang sangat pendek, sesak napas/ISPA dan berbagai kerugian lingkungan dan material. Peristiwa ini menjadi pengalaman pembelajaran besar bagi Indonesia maupun negara terdampak yang bertetangga dengan Indonesia, mewujudkan lingkungan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan menjadi tujuan kita bersama. Mari bergerak dari hal sederhana dalam menjaga lingkungan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, dan sebarkan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar untuk menjaga lingkungan kita. Selamat Hari Lingkungan Sedunia!!!! #HappyEnvironmentDay#Sustainable#Biodiversity#ClimateChange#

More
Udara Bersih Selama Lockdown Tingkatkan Kesehatan Pernapasan

Udara Bersih Selama Lockdown Tingkatkan Kesehatan Pernapasan

Langkah lockdown untuk menekan laju penanganan Covid-19 telah mengurangi aktivitas sektor transportasi. Penurunan jumlah kendaraan telah menurunkan tingkat konsumsi energi dan permintaan terhadap bahan bakar minyak. Perubahan aktivitas transportasi dan penurunan permintaan minyak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Di Inggris, kebijakan lockdown dan peningkatan kualitas lingkungan diperkirakan membawa dampak positif bagi para penderita gangguan pernapasan. Setiap tahun, polusi udara menyebabkan puluhan ribu kematian dini di Inggris. Lebih dari sepertiga bagian wilayah di Inggris memiliki tingkat polusi udara berukuran partikel halus. Nitrogen dioksida dan polutan yang diproduksi sebagian besar oleh kendaraan diesel berada pada tingkat di 80% wilayah perkotaan. Penurunan kadar partikel halus dan polusi NO2 selama lockdown diperkirakan mencapai setengahnya. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh dari British Lung Foundation menemukan bahwa terdapat lebih dari 50% penderita gangguan pernapasan menyatakan bahwa mereka telah merasakan penurunan polusi udara sejak dimulainya kebijakan lockdown. Dua juta penderita gangguan pernapasan seperti asma di Inggris menunjukkan penurunan gejala selama periode lockdown. Hasil survei yang dilakukan pada 14.000 orang dengan kondisi gangguan pernapasan menunjukkan satu dari enam penderita asma telah mengalami peningkatan kesehatan. Angka peningkatan ini terjadi lebih tinggi pada kategori anak-anak yang ditandai dengan satu dari lima orang tua mengatakan bahwa kondisi anak mereka telah mengalami peningkatan kesehatan. Terdapat hubungan antara polusi udara dengan penyakit paru-paru. Tercatat dari 12 juta orang yang menderita gangguan pernapasan seperti asma dan penyakit paru-paru kronis, sekitar 8 juta penderita telah didiagnosis menderita asma, dimana sebanyak 5,4 juta dari mereka telah menerima perawatan. Berdasarkan data yang bersumber dari Public Health England menyatakan bahwa jumlah kunjungan gawat darurat rumah sakit untuk penderita asma juga ikut mengalami penurunan hingga setengahnya. Belum jelas terkait penyebab penurunan tersebut apakah disebabkan oleh pengurangan gejala asma atau keengganan setiap orang untuk mengunjungi rumah sakit selama pandemi Covid-19. Penurunan polusi udara telah dirasakan beberapa negara lainnya, seperti New York yang nyaris mencapai penurunan 50 persen dan China sebesar 25 persen. Semakin banyak juga bukti dari seluruh dunia yang menghubungkan peningkatan infeksi Covid-19 dan kematian akibat paparan polusi udara. Ketika banyak proses industri terhenti, penurunan jumlah transportasi, dan perusahaan yang beroperasi telah meningkatkan kualitas udara, khususnya di perkotaan. Tingkat polusi udara perlu diupayakan agar selalu berada pada tingkat terendah untuk membantu menghindari puncak infeksi kedua dari wabah pandemi Covid-19. Disadur dari Carrington dalam www.theguardian.com pada 4 Juni 2020 #cleanair #airpollution #lockdown #covid-19

More
Peluang Besar Mitigasi Iklim di Masa Pandemi

Peluang Besar Mitigasi Iklim di Masa Pandemi

Emisi karbondioksida telah mengalami penurunan selama wabah pandemi Covid-19 berlangsung. Studi Internasional tentang Emisi Karbon Global telah menemukan bahwa penggunaan emisi karbon harian mengalami penurunan hingga 17% antara Januari dan awal April ini, dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2019, dan diprediksikan akan terus menurun pada kisaran antara 4,4%-8% hingga akhir tahun ini. Angka ini menandai bahwa telah terjadi penurunan emisi karbon terbesar sepanjang tahun. Studi emisi karbon telah dilakukan pada sejumlah 69 negara. Terbatasnya data emisi karbon untuk penggunaan waktu secara nyata membuat para peneliti membangun algoritma mereka sendiri. Mereka menciptakan indeks penurunan berdasarkan beratnya kebijakan pandemi. Dimana angka 0 digunakan untuk mewakili tidak ada kebijakan lockdown selama pandemi dan angka 3 mewakili kebijakan lockdown secara maksimal dengan peraturan tetap berada di rumah dan menutup kegiatan perekonomian. Para peneliti menggunakan metode tersebut dalam memeriksa data harian dari enam sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap emisi karbon, termasuk transportasi, penerbangan, industri, dan perdagangan. Indeks penurunan emisi karbon menunjukkan dampak dari adanya kebijakan lockdown yang diterapkan di beberapa negara, sehingga dapat dibuat prediksi untuk perubahan emisi karbon harian. Pengurangan emisi karbon terutama didorong oleh sedikitnya jumlah warga kota yang mengemudi sehingga menurun sebesar 50% pada akhir April ini. Penurunan aktivitas yang paling signifikan juga terjadi dalam penerbangan yang mengalami penurunan sebesar 75%. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya untuk terus mengurangi emisi karbon sebesar 2,6% sesuai dengan target iklim Perjanjian Paris PBB. Jika membandingkan pandemi dengan krisis global terakhir, masa krisis terparah terjadi pada saat adanya guncangan minyak di tahun 1970-an, ketika penurunan dalam jumlah signifikan yang menyebabkan kenaikan harga gas. Guncangan energi mendorong produsen untuk membuat mobil berukuran lebih kecil dengan memanfaatakan energi tenaga surya dan angin. Selain itu, guncangan ekonomi juga terjadi pada masa Resesi di tahun 2008-2009. Emisi karbon secara global mengalami penurunan sebesar 1,4% pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010, emisi karbon kembali naik 5% seolah-olah tidak terjadi perubahan. Akhir tahun 2020, emisi karbon diprediksikan akan menurun antara 4,4%-8%. Penurunan ini merupakan penurunan paling signifikan yang terjadi dalam lebih dari satu dekade. Namun demikian, hal ini merupakan hasil dari perubahan yang dipaksakan, bukan berasal dari restrukturisasi ekonomi dan energi global. Menurut proyeksi United Nations Environment, untuk menjaga suhu global agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius, maka perlu dilakukan dengan mengurangi emisi karbon sebesar 7,6% setiap tahunnya dan dimulai dari saat ini hingga 2030. Suhu panas harus tetap berada di bawah 2 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari perubahan iklim. Kebijakan lockdown telah menyebabkan perubahan drastis dalam pengurangan emisi karbondioksida. Penurunan emisi karbon sebesar 17% atau 17 juta ton karbondioksida secara global selama puncak lockdown pada awal April 2020 dinilai sebanding dengan jumlah penurunan emisi tahunan yang dibutuhkan dari tahun ke tahun selama beberapa dekade untuk mencapai target iklim Perjanjian Paris PBB. Namun demikian, penurunan emisi secara ekstrem diperkirakan bersifat sementara, karena tidak disertai dengan perubahan struktural dalam sistem ekonomi, sistem transportasi, dan sistem energi. Covid-19 telah membuat warga kota beradaptasi dan membangun standar kehidupan normal baru. Belum dapat diketahui secara pasti bagaimana kebiasaan baru masyarakat akan berubah setelah adanya virus ini. Namun demikian, periode ini dapat menjadi kesempatan untuk mitigasi perubahan iklim yang dimulai dari pola aktivitas masyarakat bahkan dari level individu. Pada tataran masyarakat perkotaan, sektor transportasi diperkirakan telah memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim. Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sektor transportasi, masyarakat sejenak menghindari penggunaan transportasi publik, dan lebih memilih untuk bersepeda atau berjalan kaki. Secara bersamaan, pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dapat menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat sembari kota membangun sistem mitigasi secara berkelanjutan dari sektor-sektor lainnya. Disadur dari Scottie Andrew dalam edition.cnn.com pada 19 Mei 2020 #iklim #lingkungan #pandemi #covid-19

More
Membuka Jalan Kelistrikan di NTT

Membuka Jalan Kelistrikan di NTT

Sejumlah wilayah di pelosok negeri belum menikmati listrik. Aliran listrik yang telah menjadi bagian terpenting dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terdistribusi merata, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Data Potensi Desa (Podes) pada akhir tahun 2018 mencatat rasio elektrifikasi di Provinsi NTT yang merupakan daerah berbasis kepulauan baru mencapai sekitar 76 persen. Berbagai terobosan dilakukan pemerintah melalui PT PLN (Persero) untuk mencapai target 90 persen rasio elektrifikasi pada akhir 2019. PT PLN (Persero) menargetkan pemasangan jaringan listrik gratis kepada 11.000 kepala keluarga tidak mampu di Nusa Tenggara Timur. Sambungan listrik gratis ini digenjot untuk dapat meningkatkan sumber daya listrik. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara PLN, Djoko Abumanan menyatakan bahwa selama ini kendala dalam upaya penyambungan listrik di NTT adalah tidak tersedianya jaringan tegangan rendah yang mengaliri listrik ke calon pelanggan. Hal ini mengakibatkan pihaknya akan menambahkan infrastruktur baru berupa Jaringan Tegangan Menengah dan Tengangan Rendah lengkap dengan trafo distribusi untuk menghadapi kendala tersebut. PLN juga berencana membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV Ruteng – Bajawa. Pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut dilakukan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sistem interkoneksi transmisi 70 kV. Jaringan tersebut akan melewati beberapa kabupaten di NTT, yakni Manggarai Timur (Bojong) - Nagekeo, Ende (Kampung Ropa), Maumere, Wairita, dan Kabupaten Larantuka. Mempertimbangkan kondisi selama pembangunan SUTT 70 kV di jalur Ruteng - Ropa, PLN optimis penyambungan listrik tersebut dapat diselesaikan hingga akhir 2019. Pembangunan SUTT 70 kV Sistem Flores dari ujung barat hingga ujung timur memiliki panjang lintasan yang mencapai 600 kilometer sirkuit (kms). Pembangunan jangka pendek pada kuartal III/2019, Ruteng - Bejawa akan dapat dioperasikan segera. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi terutama dari sisi geografis pulau yang berlembah menyulitkan pengangkutan material listrik seperti tiang, kawat, maupun trafo. Indonesia dalam hal ini terus berupaya melakukan program pemerataan pembangunan, salah satu contohnya yaitu dengan mendistribusikan aliran listrik secara merata ke berbagai wilayah pelosok negeri. Kondisi topografi wilayah Indonesia yang tergolong beraneka ragam, maka hal ini menjadikan sebuah tantangan bagi pemerintah tersendiri untuk memikirkan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya penyediaan listrik bagi sebagian wilayah yang memiliki kondisi geografis wilayah perbukitan. Rencana penyediaan listrik di kawasan kepulauan dapat mengedepankan pemanfaatan energi terbarukan. Studi IESR (2019) menunjukkan potensi energi terbarukan di provinsi tersebut mencapai 19.100 MW, namun kapasitas terpasangnya baru mencapai 19 MW. Potensi terbesar berasal dari tenaga bayu, surya, dan panas bumi. Berangkat dari potensi tersebut, optimalisasi sumber energi terbarukan di kawasan kepulauan dapat meningkatkan peluang masyarakat dalam mengakses jaringan listrik. Pengembangan listrik berbasis tenaga surya bahkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyediakan listrik secara mandiri. Disadur dari Rahma Tri dalam Tempo.co pada 14 Mei 2019 #energi #listrik #NTT #EBT

More