HomeSektor Tata RuangPerkotaanJokowi,Infrastruktur untuk Negeri

Rekomendasi Implementasi New Urban Agenda

Rekomendasi Implementasi New Urban Agenda

The Ninth Session of World Urban Forum (WUF9) sebagai kegiatan terbesar pertama mengenai pembangunan perkotaan yang dilaksanakan setelah pengadopsian New Urban Agenda (NUA) telah sukses dilaksanakan pada tanggal 7-13 Februari 2018. WUF9 berhasil melibatkan lebih dari 22.000 peserta yang berasal dari 165 negara dan dihadiri lebih dari 100 menteri, menjadi salah satu forum perkotaan tersukses yang pernah dilaksanakan.

Dari lebih dari 400 sesi dengan berbagai topik dilaksanakan dalam forum yang berlangsung selama 7 hari di Kuala Lumpur ini, menghasilkan Kuala Lumpur Declaration yang memberikan penekanan untuk melokalisasi dan memperluas implementasi NUA sebagai alat mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals. Kuala Lumpur Declaration menyerukan penyebaran seluruh usaha, alat dan sumberdaya untuk memastikan terwujudnya kota untuk semua. Kuala Lumpur Declaration dengan tegas menyatakan terdapat 5 kunci utama impelementasi NUA yaitu penguatan peran pemerintah lokal, penyebaran solusi kreatif dan praktik inovatif, penguatan kemitraan, integrasi pembangunan teritorial dan penyebaran mekanisme monitoring dan pelaporan serta penilaian dampak implementasi NUA. Deklarasi ini juga merekomendasikan 10 aksi di 3 bidang utama yaitu kerangka kerja, pemerintahan dan kemitraan, serta solusi inovatif. Lebih lengkap mengenai deklarasi dapat diakses pada tautan berikut http://wuf9.org/kuala-lumpur-declaration/.

Pusat Studi Infrastruktur Indonesia telah aktif berperan baik sebagai delegasi dan pendamping pemuda Indonesia dalam forum ini memberikan 10 rekomendasi praktis dalam kacamata pemuda untuk implementasi NUA di Indonesia dengan:

  1. Mengusulkan untuk dibentuknya dewan anak dan pemuda, sebagai wadah untuk menyampaikan suara pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah berhasil dilakukan di Filipina dan Tirana. Dibentuknya dewan ini akan memastikan suara pemuda memiliki kekuatan dan legalitas sehingga tidak dianggap sebagai pelengkap saja dalam proses pembangunan (mengacu pada rekomendasi Youth Assembly)
  2. Mendorong pemberian insentif terhadap berbagai inisiatif dan gerakan pemuda (melalui badan khusus) yang mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selama ini, sebagian besar inisiatif pemuda dibiayai secara madiri atau dengan bantuan donor swasta sehingga sulit untuk berkembang dan bereplikasi.
  3. Mendorong pemerintah menetapkan formulasi kerangka implementasi SDGs dan NUA di semua level, termasuk indikator, standar baku mekanisme monitoring dan perolehan data, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan khususnya masyarakat/komunitas dan perguruan tinggi. Sehingga data yang diperoleh bukan sekedar angka, namun bisa menceritakan mengapa pencapaian SDGs dan NUA rendah atau tinggi disertai bukti yang nyata (mengacu pada Kuala Lumpur Declaration)
  1. Mengusulkan ditingkatkannya pembangunan ruang publik hijau yang ramah bagi perempuan dan anak-anak dan diadakannya kampanye publik untuk membuat lebih banyak masyarakat, terutama pemuda dan anak-anak untuk mendatangi dan menghabiskan lebih banyak waktu di ruang publik seperti taman kota untuk meningkatkan kepedulian masyarakat kota akan pentingnya keberadaan ruang hijau publik di perkotaan. (Kuala Lumpur Declaration)
  1. Mendorong penerapan inovasi – inovasi yang dapat meningkatkan kelestarian linkungan, meningkatkan kesejahteraan serta mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai contoh pemanfaatan sampah perkotaan dengan basis circular-built economy melalui re-produksi material rendah karbon (mengacu pada Kuala Lumpur Declaration);
  2. Mendorong untuk dilaksanakannya Local and National Urban Forum secara berkala sebagai wadah monitoring dan evaluasi implementasi New Urban Agenda dan Sustainable Development Goals (mengacu pada Kuala Lumpur Declaration);
  3. Mengusulkan adanya regulasi yang tepat mengenai pemanfaatan ruang alternatif untuk memenuhi kebutuhan ruang di masa mendatang, terutama sebagai ruang-ruang public untuk mengatasi tantang kelangkaan lahan di pekrotaan akibat urbanisasi.
  4. Mendorong Pembentukan Pusat data Nasional sebagai wadah untuk menentukan perencanaan, strategi dan implementasi pembangunan yang akan diwujudkan yang melibatkan seluruh stakeholder seperti pemerintah, swasa, NGO, pemuda dan komunitas. Pusat Data Nasional ini harus didukung dengan teknologi pemetaan yang tepat agar dapat melihat distribusi spasial pembangunan yang menjadi prioritas.

Kesepuluh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mempercepat implementasi NUA dan mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan untuk semua.

Share For Social Network

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia