Jokowi,Infrastruktur untuk Negeri

Jokowi,Infrastruktur untuk Negeri

Sejak menjabat secara resmi sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014, Jokowi yang disebut sebagai A New Hope bagi Indonesia oleh TIME Magazine (edisi 27 Oktober 2014) telah menunjukkan keseriusannya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Salah satu  hal yang menjadi prioritas Jokowi adalah pembangunan infrastruktur secara masif hingga ke pelosok negeri. Dalam mewujudkannya, pemerintah di awal kekuasaan Jokowi  telah mengeluarkan salah satu kebijakan yang tidak populer yaitu melakukan pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menghemat pengeluaran negara dan mengalihkannya dari sektor yang dianggap konsumtif ke sektor yang lebih produktif yaitu infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

 

Sejak 18 November 2014, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM hingga Rp. 2.000,- untuk solar dan premium. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan BBM akan memberikan tambahan pendanaan untuk infrastruktur dan sektor lainnya hingga Rp 120 Triliun (Tempo, 18 November 2014) tiap tahunnya. Jokowi menyakini bahwa pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional di antaranya menekan biaya logistik, efisiensi pertukaran barang dan jasa, serta menjadikan produk nasional lebih bersaing dengan produk asing. Kelancaran konektivitas juga diyakini akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara Pulau Jawa dan Luar Jawa (indo-sentris).

Jokowi memfokuskan pembangunan infrastruktur kepada empat sektor utama yaitu infrastruktur di bidang pangan, kemaritiman dan kelautan, ketahanan energi, dan pariwisata. Perencanaan pembangunan infrastruktur ini telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang disusun dari berbagi masukan stakeholder dan komunikasi berbagai kementerian dan lembaga yang terkait pembangunan infrastruktur. Pada akhir tahun 2014, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus dimulai pada tahun 2015 (Tribun News, 19 Desember 2014) dengan anggaran Rp. 169 Triliun yang disalurkan kepada 4 kementerian terkait yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubu- ngan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perumahan Rakyat. Adapun infrastruktur yang menjadi prioritas dalam RPJMN antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, perumahan rakyat, pembangkit listrik, jalur kereta api, Bus Rapid Transit (BRT), infrastruktur pendukung wisata alam dan budaya, waduk hingga saluran irigasi.

Demi mencapai target pembangunan infrastruktur, sejak awal masa pemerintahannya Jokowi telah gencar melakukan promosi proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk menggaet investasi melalui berbagai pertemuan pengusaha, pertemuan bilateral, hingga pertemuan internasional seperti KTT APEC dan G20. Bahkan Jokowi melakukan studi banding ke China dengan menjajal kereta bawah tanah yang dikatakannya sangat luar biasa, di mana dalam kunjungan sebelumnya Jokowi telah mendapat kiat sukses China menjadi raksasa ekonomi dunia antara lain perlunya persatuan partai, gagasan, visi dan mimpi yang besar dan pembangunan infrastruktur secepatnya. Selain itu, pemerintah juga mencari berbagai skema pembiayaan baru untuk menutupi kekurangan anggaran infrastruktur yang dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi diperkirakan membutuhkan sekitar Rp. 5.000 Triliun. Salah satu upaya inovasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah adalah menekankan kepada pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dan Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA) seperti penggunaan dana pensiun, dana asuransi hingga dana haji untuk menutupi kekurangan pembiayaan. Selain itu, pemerintah juga melakukan gebrakan yang cukup berhasil yaitu Tax Amnesty. Program ini dimaksudkan untuk menarik kembali dana masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri sebagai salah satu altenatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

 Dalam implementasinya, selain hambatan pembiayaan, Pemerintahan Jokowi juga mengalami hambatan lainnya seperti pembebasan lahan yang memakan waktu lama, perizinan yang tidak efisien hingga kurangnya peraturan atau regulasi dan kelembagaan yang mendukung pembangunan infarstruktur. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan berbagai peraturan seperti Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU, Perpres 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah dan berbagai kemudahan lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam berbagai kesempatan Jokowi juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan semua pihak yaitu swasta, BUMN hingga masyarakat, agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, Jokowi dalam berbagai pidatonya menekankan kepada follow up pembangunan infrastruktur yang telah dibangun. Pada penutupan Musrenbangnas 2016 Jokowi memberi contoh bahwa pemerintah dalam membangun pasar harus diikuti oleh perbaikan manajemen pasar dan pembekalan tentang pemasaran kepada pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga diikuti pembangunan sarana-prasarana dan manusianya.

Pembangunan infrastruktur secara fisik telah dapat di-capture media secara baik. Namun terdapat beberapa hal yang belum tersampaikan secara jelas kepada masyarakat seperti keberlanjutan atau rencana setelah dilakukannya pembangunan fisik. Contoh, pemberitaan terkait pembangunan Trans Papua  tidak disertai dengan pembahasan mengenai sarana transportasi apa saja yang akan memanfaatkan jalan tersebut. Informasi ini sangat penting untuk memastikan apakah pembangunan fisik infarstruktur membawa manfaat bagi masyarakat. Pembangunan transportasi saat ini masih seputar fisik saja, tidak banyak media yang menginformasikan mengenai perencanaan angkutan umum secara nasional seperti BRT atau jenis angkutan lainnya.

Pusat Studi Infrastruktur Indonesia pada Newsletter berikutnya akan membahas secara lebih mendalam mengenai rencana, proses, dan pencapaian pembangunan infarstruktur di era pemerintahan Joko Widodo dengan menggunakan materi berita sebagai sumber informasi utama. Temuan-temuan penting berdasarkan analisis konten media sangat menarik untuk menjadi referensi pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo.

Share For Social Network

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia